Martapura, (Antaranews.Kalsel) - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, menemukan belasan pelanggaran administrasi baik yang dilakukan calon anggota legislatif maupun partai politik peserta pemilu 2014.
"Temuan pelanggaran administrasi yang kami himpun sejak akhir 2012 hingga November 2013 sebanyak 16 kasus," ujar Ketua Panwaslu Banjar Yadaini Noor di Martapura, Senin.
Ia mengatakan, pelanggaran yang ditemukan seperti bendera yang dipasang dipohon atau pemasangan baliho dan papan reklame yang tidak sesuai aturan dan ketentuan.
Ditekankan, pemasangan atribut dan alat peraga yang tidak sesuai itu melanggar Peraturan KPU nomor 15 pasal 17 tahun 2013 yang mengatur tentang pemasangan alat peraga.
"Banyak caleg yang memasang bendera parpol lengkap dengan foto dan nomor urut, padahal tidak dibolehkan dan termasuk kategori pelanggaran administrasi sehingga kami proses," ungkapnya.
Menurut dia, sesuai prosedur yang berlaku, pihaknya menyampaikan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjar terkait temuan pelanggaran administrasi itu.
Dijelaskan, surat rekomendasi dari Panwaslu sudah ditindaklanjuti KPU kepada caleg maupun partai politik yang dinilai sudah melanggar aturan dalam tahapan pemilu legislatif.
"KPU sudah menyampaikan surat kepada caleg maupun partai politik, tetapi ada yang tidak meresponnya sehingga kami berencana menertibkan pelanggaran itu," ungkapnya.
Dikatakan, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Banjar untuk menertibkan alat peraga kampanye yang dipasang ditempat terlarang.
"Koordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP Banjar sudah kami lakukan sehingga tinggal menunggu jadwal pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye," ujarnya.
Ditambahkan, meski pelanggaran administratif tidak menggugurkan pencalonan caleg atau merugikan parpol, tetapi diharapkan selama masa kampanye seluruh pihak mentaatinya.
"Meski pun sanksi hanya bersifat administratif namun kami sangat mengharapkan caleg maupun parpol mematuhi aturan sehingga pemilu legislatif berjalan tertib, jujur dan adil," katanya.
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
