Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi IV bidang kesra akan memintai keterangan Kementerian Agama provinsi setempat mengenai dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) untuk madrasah.
"Kami akan undang Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, untuk menjelaskan tertundanya pengucuran dana BOS madrasah, di wilayah ini," ujar Ketua Komisi IV DPRD provinsi setempat Habib Ali Khaidir Al Kaff, di Banjarmasin, Senin.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengungkapkan, sebenarnya Dewan sudah menyampaikan undangan Kemenag Kalsel untuk meminta penjelasan masalah BOS madrasah.
"Namun pihak Kemenag Kalsel kini sibuk menyambut kedatangan jemaah haji asal provinsi ini, sehingga mereka belum bisa memenuhi undangan kami, kecuali sudah selesai kegiatan keagamaan tahunan tersebut," lanjutnya.
Padahal sejumlah madrasah di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota ini, menanti kucuran dana BOS, terutama bagi madrasah yang sangat tergantung dana tersebut untuk operasional dan gaji guru.
"Karena yang bermasalah ini adalah dana BOS madrasah swasta, baik Madrasah Ibtidayah (MI) maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs)," ungkap pimpinan satu satu pengajian di "kota seribu sungai" Banjarmasin tersebut.
Menurut dia, keterlambatan pengucuran dana BOS 2013 cukup meresahkan madrasah, karena mereka memang membutuhkan dana tersebut untuk menunjang operasional sekolah.
"Apalagi sekolah tidak boleh lagi melakukan pungutan, sehingga sangat tergantung dengan dana BOS tersebut," lanjut wakil rakyat yang kembali mencalonkan sebagai anggota DPRD Kalsel pada Pemilu 2014 itu.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi pendidikan dan keagamaan itu juga mengaku heran, kenapa BOS madrasah yang penyalurannya melalui Kemenag belum kunjung cair.
"Sementara BOS sekolah-sekolah yang penyalurannya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak ada masalah atau masih tergolong lancar pencairannya." tandasnya.
"Oleh sebab itu, kami mengundang Kemenag Kalsel untuk mengkonfirmasi masalah dana BOS madrasah tersebut, walau menurut informasi keterlambatan itu dikarenakan pusat," demikian Habib Ali.
: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
