"Kita dukung penyerapan CPO dari B-20, B-30, hingga B-100. Kebijakan ini tentunya mengurangi ketergantungan akan bahan bakar minyak (BBM) impor yang masih sangat tinggi," kata Mardani kepada ANTARA di Banjarmasin, Kamis.
Menurut dia, saatnya industri sawit menjadi raja di negeri sendiri tanpa harus bergantung ekspor yang belakangan terus digembosi Uni Eropa dengan segala diskriminasinya.
"Masa depan pasar minyak sawit dunia ada di Indonesia dengan konsumsi terbesar bisa mencapai 25 juta ton. Untuk itu, pasar dalam negeri justru harus diperkuat mulai sekarang," tegasnya.
Di sisi lain, Mardani mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang melayangkan protes kepada Uni Eropa-ASEAN (EU-ABC) atas diskriminasi kelapa sawit Indonesia saat menerima delegasi Konsil Bisnis EU-ABC di Istana Merdeka, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Mardani menegaskan, Uni Eropa harus melaksanakan cara-cara berdagang yang adil atau fair trade. Dimana perdagangan semestinya ditentukan oleh daya saing produk dan jasa. Bukan akal-akalan politik dagang internasional.
Perdagangan yang adil, tambah dia,
semestinya mengandung asas resiprokal alias timbal balik. Dimana selama ini Indonesia tidak pernah mempermasalahkan masuknya produk-produk Eropa.
"Sehingga susah diterima akal sehat apabila sawit Indonesia dipersulit sedemikian rupa. Pelaku sawit sudah ikut sertifikasi yang dia buat. Begitu dipenuhi, Eropa buat standar-standar baru lagi. Ini jelas ada faktor X yang intinya menjegal sawit masuk Eropa," tandas mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.
Sementara Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Tofan Mahdi memastikan, diplomasi sawit terus dilakukan agar pasar global tak semena-mena melakukan diskriminasi terhadap sawit Indonesia.
"Pemerintah telah menggugat ke World Trade Organization (WTO) demi melindungi 17 juta rakyat Indonesia yang bergantung pada industri sawit," bebernya.
Apalagi, ungkap Tofan, sejumlah pakar internasional telah menyatakan jika hanya sawit menjadi komoditas yang mampu membawa dunia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
"Komitmen GAPKI juga ditunjukkan dengan 372 anggotanya telah mengantongi sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Angka ini terus bertambah ditargetkan pada 2020 seluruh anggota GAPKI yang berjumlah 725 perusahaan memegang sertifikasi ISPO," pungkasnya.
