Banjarbaru, (Antaranews.Kalsel) - Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) mendorong pemerintah pusat dan daerah merencanakan pembangunan wilayah dengan berbasis informasi geospasial sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan lebih baik.
"Melalui informasi geospasial, setiap perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah bisa cocok dan tidak saling bertentangan," ujar Menristek Gusti Muhammad Hatta di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin.
Menristek menghadiri pelatihan dan pengembangan data informasi daerah melalui pemanfaatan "open sourse Geografi Information System (GIS) di Hotel Novotel Banjarbaru yang juga dihadiri Wali Kota Banjarbaru Ruzaidin Noor dan sejumlah anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Menurut Muhammad Hatta, pembangunan wilayah berbasis informasi geospasial (IG) merupakan penjabaran dari kebijakan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 sehingga pemerintah pusat dan daerah diharapkan merencanakan pembangunan melalui sistem itu.
"Pengembangan dan pemanfaatan data spasial tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia di pusat dan daerah dalam memahami perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," ungkapnya.
Ia menjelaskan selama ini perencanaan pembangunan daerah sering tidak cocok bahkan saling bertentangan akibat peta wilayah yang tidak sama sehingga terjadi tumpang tindih perencanaan dalam suatu kawasan.
Kemenristek menyikapi kondisi itu dengan menyiapkan peta wilayah yang mengacu pada peta tata ruang dan wilayah dalam bentuk portal berbasis teknologi informasi sehingga bisa diakses seluruh pihak.
"Kami menyiapkan portal khusus berisi peta dasar yang bisa digunakan untuk perencanaan pembangunan dengan gambar tematik sehingga siapa pun bisa mengaksesnya," kata dia.
Menurut dia, peta itu menjadi acuan dan referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah sebagai peta dasar nasional sehingga penyusunan perencanaan pembangunan wilayah bisa cocok dan tidak bertentangan.
"Harapan kami, pemerintah provinsi dan daerah memiliki simpul sehingga bisa mengakses portal agar setiap perencanaan pembangunan daerah bisa saling terhubung," katanya.
Ia menambahkan pihak yang sudah memiliki simpul portal sebanyak 25 daerah dari 700 simpul yang disiapkan dan 57 lembaga di bawah kementerian serta 34 instansi provinsi disamping 500 pemerintah kabupaten dan kota yang diharapkan memiliki jaringan berbasis teknologi informasi itu.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
