Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah pusat diharapkan memberikan subsidi lebih besar untuk pengembangan energi alternatif antara lain biodiesel maupun energi yang berasal dari tumbuhan, antara lain kelapa sawit yang tidak akan habis sampai kapanpun.
Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta di Banjarmasin pada pembukaan rapat koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2014 se Kalimantan di Banjarmasin, Jumat, mengemukakan saat ini pemerintah mengalokasikan subsidi untuk bahan bakar minyak dari fosil dengan skala lebih besar.
"Subsidi energi saat ini justru banyak dialokasikan untuk bahan bakar minyak berupa bensin yang sumber dayanya hampir habis," katanya.
Menurut Hatta, saat ini masyarakat masih enggan memanfaatkan energi alternatif antara lain dari sawit, karena harganya jauh lebih mahal dan pemanfaatannya lebih rumit karena harus dicampuri dengan beberapa energi lainnya.
Misalnya saja, harga energi biodisel kini mencapai Rp10 ribu per liter atau jauh lebih mahal dibanding BBM bensin dan solar, sehingga masyarakat enggan untuk memanfaatkannya.
Kondisi tersebut jauh berbeda bila pemerintah memperbesar subsidi energi alternatif sehingga harganya mencapai Rp4 ribu hingga Rp5 ribu perliter.
"Bila harga energi alternatif bisa lebih murah dari bensin dan solar, maka masyarakat akan memilih memanfaatkan energi yang ramah lingkungan tersebut," katanya.
Menurut Hatta, rapat koordinasi MP3EI yang diikuti oleh pemerintah kabupaten dan kota Se Kalimantan, serta akademisi dan peneliti kali ini khusus membahas tentang upaya pengembangan teknologi di Kalimantan untuk mendukung koridor Ekonomi Kalimantan sebagai lumbung energi.
Selain itu, juga upaya pengembangan sumber daya manusia daerah, dalam memanfaatkan berbagai teknologi sebagai upaya untuk pengembangan energi di Kalimantan.
"Kali ini kita tidak akan membahas sektor lainnya, tetapi khusus untuk upaya pemenuhan dan inventarisasi teknologi yang diperlukan di Kalimantan," katanya.
Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan MP3EI di Kalimantan bisa segera dilaksanakan, seiring dengan selesainya berbagai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.
Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan saat ini masih ada beberapa ruas jalan dan jembatan yang belum selesai dibangun karena terkendala pada kawasan hutan dan pembebasan lahan.
Karena itu target pemerintah bahwa pada 2009 seluruh Kalimantan telah terkoneksi melalui angkutan darat, hingga kini belum bisa diselesaikan.
Sebelumnya, Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan proyek investasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp2.000 triliun.
"Pada tahun 2011 dan 2012 investasi proyek di koridor ekonomi mencapai Rp500 triliun," kata Hatta saat Rakor MP3EI di Manado, Jumat.
Dia mengatakan, proyek investasi senilai Rp2.000 triliun tersebut akan dicek satu persatu untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan.
Sejumlah hambatan utama proses realisasinya, kata menteri, terkait dengan tumpang tindih lahan kehutanan dengan izin usaha pertambangan, pembebasan lahan serta penundaan finansial.
"Persoalan-persoalan ini kemudian kita evaluasi karena pada prinsipnya MP3EI sifatnya adalah percepatan dan perluasan. Kalaupun perlu adanya perubahan atas regulasi akan kita lakukan," kata dia.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
