Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan mengancam akan bertindak tegas terhadap para calon legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2014 dengan menggunakan politik uang.
Ketua KPU Kalsel Dr Samanhudin Muharram pada diskusi dengan Ombudsman Kalimantan Selatan, Kamis mengungkapkan KPU tidak akan segan-segan mencoret dari daftar DCT bila ada caleg yang terbukti melakukan politik uang.
"Saat ini merupakan pengawasan yang sesungguhnya, karena DCS telah ditetapkan menjadi DCT, yang berarti para Caleg berhak untuk melakukan kampanye atau sosialisasai," katanya.
Pada masa seperti saat ini, kata dia, pengawasan akan benar-benar dilakukan termasauk sanksi terhadap para caleg yang melakukan pelanggaran antara lain dengan politik uang.
Menurut Samanhudin, temuan atau rekomendasi dari Panwaslu akan ditindaklanjuti terutama terkait isu politik uang yang kini bergulir sebagaimana dimuat di media massa.
Bila ternyata laporan adanya politik uang tersebut terbukti, kata dia, maka KPU akan membuat rekomendasi untuk mencoret yang bersangkutan dari daftar Caleg, dan KPU berwenang terhadap hal tersebut.
Diharapkan, tambah dia, partai politik bisa menyosialisasikan atau memberikan instrukti kepada para calegnya untuk tidak menggunakan politik uang, jangan justru terkesan melindungi.
"Parpol yang melindungi calegnya dari politik uang, menjadi pendidikan politik yang sangat tidak sehat, sehingga seluruh pihak terkait seharusnya lebih tegas dalam menanggapi persoalan seperti ini," katanya.
Sebagaimana diberikan di beberapa media massa lokal, salah seorang caleg dilaporkan telah melakukan politik uang dengan membagikan amplop yang berisi sejumlah uang.
Terhadap hal tersebut, kata Samanhudin, pihaknya terus mengikuti kasusnya, dan bila terbukti akan memberikan sanksi tegas, dengan harapan akan mampu memperbaiki proses demokrasi para tahun-tahun mendatang.
Terkait dengan pelanggaran sosialisasi caleg dengan baliho dan spanduk sebagaimana surat yang dari Panwaslu yang dilayangkan ke KPU, tambah Samanhudin, pihaknya sengaja tidak terlalu menanggapi karena berdasarkan ilmu politik spanduk dan baliho juga penting bagi pendidikan politik masyarakat.
"Pada akhirnya masyarakat juga yang akan menilai dan menentukan para calon yang akan mereka pilih, melalui seleksi alamiah," katanya.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan, para caleg yang banyak memasang baliho atau spanduk justru akan membuat masyarakat jengah dengan sendirinya.
Samanhudin berharap, momentum otonomi daerah saat ini, menjadi momen untuk mendekatkan legislatif dengan masyarakat.
: Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
