Amuntai (ANTARA) - Wakil Bupati Hulu Sungai Utara H Husairi Abdi meminta pendataan warga miskin lebih detail sesuai nama dan alamat atau 'by name by address' agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan tepat sasaran.
"Pengentasan kemiskinan selain by name by address juga harus ditangani secara lintas sektoral agar kesejahteraan warga miskin benar bisa ditingkatkan," ujar Husairi di Amuntai, Senin.
Husairi mengatakan, penyaluran bantuan sosial bagi warga miskin selama ini selalu dikeluhkan tidak tepat sasaran, sehingga jajaran pemerintah daerah harus mengevaluasi ulang data kemiskinan.
Secara khusus, Husairi meminta kepada Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik dapat melakukan survey berkala terkait data kemiskinan terbaru.
Selama ini, katanya, berbagai program dan kegiatan dari SKPD kerap dikaitkan dalam upaya pengentasan kemiskinan, padahal program dan kegiatan tersebut tidak sepenuhnya diperuntukan bagi pengentasan kemiskinan.
Plt Kepala Dinas Perikanan Ismarlita mengaku jika program khusus untuk pengentasan kemiskinan belum dimiliki instansinya.
Selama ini, lanjut Ismarlita, bantuan hibah daru Dinas Perikanan lebih diperuntukan bagi perkelompok, bukan per orang. Padahal setiap anggota kelompok belum tentu termasuk warga miskin.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu untuk penyusunan program khusus untuk pengentasan kemiskinan," katanya.
Kepala seksi pengelolaan data dan penanganan fakir miskin Dinsos HSU Muhammad Zaky Mubarak mengungkapkan jika kegiatan verifikasi dan validasi data kemiskinan masih terkendala minimnya anggaran.
"Idealnya kegiatan validasi dan verifikasi data warga miskin dilaksanakan setiap enam bulan atau sedikitnya setiap dua tahun," terangnya.
Hasil rakor TKPKD HSU disepakati untuk melakukan penajaman tim yang berfungsi melakukan koordinasi dan penyusunan program kerja SKPD untuk pengentasan kemiskinan secara lintas sektoral dan lebih tepat sasaran.
Bapeltbangda selaku koordinator akan kembali memetakan untuk penanggulangan kemiskinan ini, karena permasalahan mendasar yang dihadapi, SKPD tidak memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan.
Pada rakor tersebut, pihak Dinsos menyampaikan data kemiskinan 2015 yang angkanya masih diperdebatkan karena belum dilakukannya validasi dan verifikasi data terbaru.
Validasi data kemiskinan sangat penting dilakukan karena akan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program penanggulangannya.
