Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sebuku Iron Lateritic Ores (Silo), Efendi Tios pada acara ekspos Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk beberapa perusahaan tambang batu bara, di Kotabaru, Rabu.
Untuk membangun jembatan itu, kata Efendi, pihaknya membentuk tim yang terdiri dari 30 orang profesional dibidangnya agar hasil yang akan diperoleh dapat lebih maksimal.
Biaya pembangunan jembatan yang diproyeksikan menelan dana sekitar Rp700-Rp800 miliar itu dibangun dengan dua jalur, masing-masing jalur kiri dan kanan memiliki dua lajur dengan lebar 10 meter perlajur.
Jembatan itu dibangun dengan ketinggian disesuaikan dengan permukaan air laut yang menggunakan perbandingan dua kali kedalaman perairan.
"Jika kedalaman perairan mencapai enam meter maka tinggi jembatan sekitar 12 meter dengan berat angkutan maksimal 40 ton," terangnya.
Untuk memisahkan antara lajur kiri dan lajur kanan, akan diberi ruang hijau dan disediakan dua lajur khusus untuk pejalan kaki.
Dia mengatakan, untuk pengelolaan jembatan akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
"Jembatan ini dihibahkan sebagai kompensasi atas dibukanya pertambangan di Pulau Laut," kata dia.
Ia meminta pemerintah daerah segera menetapkan lokasi yang akan menjadi tempat pembangunan jembatan.
"Menurut desain tim kami ada tiga lokasi alternatif yang cocok untuk menjadi lokasi jembatan, namun demikian kami meminta pemerintah menetapkan lokasi mana yang cocok dan tidak masuk dalam kawasan hutan cagar alam atau yang lainnya," terang dia.
Bupati Kotabaru, H. Sjachrani Mataja mengatakan, untuk di Pulau Laut jembatan tersebut rencananya akan ditempatkan di Tanjung Ayun, Pulau Laut Utara, sedangkan untuk di Pulau Kalimantan akan ditempatkan di Tarjun, Kelumpang Hilir.
"Diharapkan dengan pembangunan jembatan nanti dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kotabaru," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotabaru, H. Ardian MT mengatakan, rencananya pembangunan jembatan juga telah dianggarkan pemerintah pusat atas usulan pemerintah daerah bersama empat pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, Timur, Tengah dan Barat.
"Namun kita belum mengetahui berapa yang dialokasikan pemerintah pusat itu," kata dia.
Untuk tahap awal APBN 2011, pemerintah pusat mengalokasikan dana sekitar Rp60 miliar.
Menurut dia, jika pembangunan jembatan telah dialokasikan pemerintah pusat hendaknya kompensasi perusahaan Silo yang akan dibangunkan jembatan hendaknya dapat diubah kebentuk yang lain.
"Karena pemerintah pusat telah menyanggupi," katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotabaru, H. Ansyar Noor MM, menjelaskan, benar pembangunan jembatan itu telah disetujui oleh pemerintah pusat.
"Namun kita belum tahu berapa sih yang mereka setujui jika hanya sebagian kecilnya saja lantas berapa tahun jembatan itu selesai dibangun," kata dia.
Oleh karena itu, lanjut Ansyar, dengan kesiapan perusahaan membangun dengan cara hibah itu merupakan kemajuan yang cukup bagus dan segera diakomodir.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
