"Kita sudah memasuki tahapan kampanye pada Pemilu legislatif saya minta PNS dapat netral," kata H Abdul Wahid, di Amuntai , Senin.
Bupati menjelaskan, sikap netral yang dimaksud adalah secara fisik para aparatur tidak terlihat dalam berbagai aktivitas politik, termasuk kampanye legeslatif.
Netralitas PNS, kata Wahid diperlukan untuk menjaga rasa kebersamaan dijajaran Pemkab Hulu Sungai Utara agar tetap terfokus pada kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga mengimbau jajaran PNS di daerahnya untuk tetap menjaga kebersamaan ditengah hiruk pikuk kampanye pemilu legeslatif.
Wahi mengharapkan, PNS tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan untuk menjaga stabilitas kerja dan suasana yang kondusif mengingat PNS menjadi teladan masyarakat.
"Tidak peduli apakah PNS golongan rendah maupun berpangkat tinggi tetap akan menjadi panutan masyarakat minimal dilingkungan tempat tinggal masing-masing," tandasnya.
Bupati juga mengimbau aparat pemerintah daerah tetap melaksanakan kegiatan silaturrahim, dengan masyarakat dan berbagai kalangan agar tercipta suasana bermasyarakat yang harmonis.
Sebelumnya, ustazd KH Abdul Kadir yang mengisi ceramah apel gabungan PNS mengingatkan agar jajaran PNS terus menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT agar tidak mudah terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa.
"Apabila keimanan tertancam dalam kalbu maka kita tidak akan berani melakukan perbuatan dosa karena merasa di awasi oleh Allah SWT," katanya.
Menurut Abdul Kadir, banyak alasan dan latar belakang manusia melakukan perbuatan dosa, diantaranya dilatarbelakangi persoalan psikologis, sosiologis dan politik.
"Namun dari berbagai latarbelakang, perbuatan dosa lebih diakibatkan lemahnya keimanan" tandasnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
