Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui komisi I bidang hukum dan pemerintahan melakukan kunjungan kerja keluar daerah, dengan mengunjungi Badan Administrasi Kepegawian Negara (BAKN) di Jakarta guna membicarakan masalah pengangkatan pegawai.
"Kunjungan kerja (kunker) kami keluar daerah, yang dijadwalkan 14 - 16 Agustus 2013, fokus mengunjungi BAKN Pusat," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Achmad Bisung, sebelum bertolak ke Jakarta, Rabu sore.
"Dalam pertemuan dengan BAKN tersebut, kita mau membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS), khususnya tenaga honorer daerah atau Honda," lanjut politisi senior Partai Demokrat itu menjawab Antara Kalsel.
Karena, tutur Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi kepegawaian tersebut, di provinsinya masih banyak pegawai/tenaga honda yang bekerja sejak lama sampai saat ini menjadi PNS.
"Apalagi, sejak ada ketentuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang tak membolehkan lagi pengangkatan tenaga honda, terhitung mulai tahun 2005. Namun tampaknya, Pemprov Kalsel, serta Pemkab/Pemko di provinsi ini melakukan penerimaan tenaga honda," ujarnya.
Ia mengaku, tak mengetahui pasti jumlah tenaga honda di Kalsel, baik yang berada di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) maupun pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemko).
Namun anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu, memperkirakan, jumlah tenaga honda di semua jajaran dan tingkatan di provinsinya bisa mencapai 1.000 orang.
"Tenaga honda tersebut bisa menimbulkan masalah tersendiri, bila tidak segera tertangani dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mengganggu kinerja pemerintahan di daerah," lanjutnya.
Oleh sebab itu, kunker Komisi I DPRD Kalsel ke BAKN Pusat, secara khusus untuk membicarakan bagaimana solusi terbaik terhadap tenaga honda tersebut agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, yang bisa mengganggu kinerja pemerintah di daerah.
"Kalau kami boleh menyarankan, sebaiknya dalam setiap penerimaan calon PNS, tenaga honda tersebut mendapatkan prioritas untuk pengangkatan, terutama bagi mereka yang sudah lama bekerja, seperti lima tahun lebih," demikian Achmad Bisung.
Bersamaan kepergian Komisi I DPRD Kalsel keluar daerah, komisi-komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut juga melakukan kunker dengan sasaran dan tujuan daerah yang berbeda.
Seperti Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel studi banding ke Jawa Timur, Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur menjadwalkan pertemuan dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) DKI Jakarta, serta Komisi IV bidang kesra juga ke Jatim.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
