Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi IV bidang kesra melakukan studi banding pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), 10 - 12 Juli 2013.
"Kita perlu mencari tahu, bagaimana pengelolaan BLK Batam, terutama yang berkaitan dengan sumber pembiayaan," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Budiman Mustafa, sebelum bertolak ke Batam, Rabu.
"Dari studi banding tersebut, mana yang memungkinkan kita contoh dalam pengelolaan BLK milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel tersebut agar semakin maju dan berkembang," lanjutnya.
Karena menurut informasi, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, BLK Batam pengelolaannya cukup baik dan maju dalam melakukan pelatihan ketenaga kerjaan.
"Kita ingin keberadaan BLK Kalsel di Banjarbaru (36 km utara Banjarmasin) ke depan betul-betul bisa lebih handal dalam menyiapkan atau mencetak tenaga kerja terampil," tuturnya.
"Dengan tenaga kerja yang handal, kita berharap, ke depan permasalahan ketenaga kerjaan di Kalsel terus berkurang, karena dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki bisa menambah lapangan kerja baru," demikian Budiman.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel Habib Ali Khaidir Al Kaff menerangkan, studi banding ke BLK Batam juga bagian dari persiapan penyusunan draft (konsep) Raperda tentang perlindungan tenaga kerja.
"Kan kita mau mempersiapan draft Reperda perlindugan tenaga kerja di Kalsel, yang merupakan inisiatif DPRD provinsi setempat dan atas usul Komisi IV yang juga membidangi ketenaga kerjaan," lanjut politisi PPP tersebut.
"Oleh sebab itu, tidak salahnya, kalau untuk mempersiapkan penyusunan darft Raperda perlindungan tenaga kerja tersebut kita menghimpuan masukan sebanyak mungkin," demikian Habib Ali.
Bersamaan studi banding Komisi IV tersebut, tiga komisi lainnya di DPRD Kalsel juga melakukan kunjungan kerja (kunker) keluar daerah, seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kemudian Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel ke Kementerian Kehutanan, serta Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
