Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengasuransikan 19.000 nelayan di "Bumi Saijaan" Kotabaru.
"Sebagai tanggung jawab negara, kami mengusulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar membayar premi asuransi jiwa para nelayan di Kotabaru," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kotabaru H Talib di Kotabaru, Selasa.
Meski tidak semua nelayan di Kotabaru kondisinya miskin, namun wajar jika pemerintah memberikan jaminan keselamatan bagi nelayan yang berhadapan langsung dengan bahaya dalam mencari nafkah untuk keluarganya itu.
"Dengan asuransi, keluarga nelayan akan lebih tenang dan terjamin, manakala ada seorang kepala rumah tangga terkena musibah di laut dalam mencari nafkah," tuturnya.
Dari sekitar 19.000 nelayan di Kotabaru, kisaran 15-20 persen tergolong miskin.
Talib optimistis dengan asuransi nelayan tersebut, nasip nelayan di daerah akan lebih baik, terutama nelayan kurang mampu.
Untuk membantu meringankan beban nelayan yang kurang mampu tersebut, DKP Kotabaru telah mengucurkan banyak program strategis seperti program strategis untuk mengangkat taraf hidup nelayan kurang mampu itu, DKP mengucurkan dana miliaran rupiah, untuk penguatan permodalan usaha nelayan.
Selain simpan pinjam, pemerintah pusat melalui DKP Kotabaru juga banyak mengucurkan bantuan atau hibah, peralatan tangkap, seperti mesin, kapal, atau jaring, bahkan permodalan.
"Jumlahnya mencapai miliaran rupiah per tahun," ucap Talib, dengan tidak menyebutkan secara rinci program unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tersebut.
Talib juga mengemukakan, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nelayan di Kotabaru, secara umum, pemerintah membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Stagen, yang menghabiskan dana hampir ratusan miliar rupiah.
PPI Sategen, dilengkapi dengan SPBN, gudang atau pabrik es, dan fasilitas yang lainnya
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
