Oleh Imam Hanafi

Kotabaru, (Antarane2ws Kalsel) - Harga premium di pedagang kaki lima di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, empat hari terakhir sebesar Rp8.000 per liter.

Seorang warga kota Kotabaru, Mariyono, di Kotabaru, Rabu, mengatakan, telah membeli premium eceran di pinggir jalan seharga Rp8.000 per liter.

"Padahal, lokasi berjualan pedagang tersebut berdekatan dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," jelasnya.

Bukan dirinya saja yang terkejut saat membayar satu l;iter premuim, sejumlah warga yang lainnya juga mengaku kaget saat pedagang mengatakan bahwa harga premium Rp8.000 per liter.

Biasanya harga premium eceran di pinggir-pinggir jalan kisaran Rp5.500 per liter-Rp6.000 per liter.

Akibat tingginya harga premium di tingkat pengecer tersebut, membuat warga perkotaan Kotabaru lebih memilih membeli premium di SPBU langsung.

"Sekarang di SPBU sudah tidak ada lagi antrean, seperti beberapa waktu lalu," ujar Ambo Khoirunnisa.

Bukan hanya warga biasa, sejumlah penarik ojek juga berencana menaikkan tarif, karena harga premium naik.

Rencana menaikkan taruf tersebut, semata-mata hanya menyesuaikan dengan harga premium di SPBU atau di tingkat pengecer.

"Setelah BBM naik, kami terpaksa menaikkan tarif, kalau tidak kami akan merugi," kata seorang tukang ojek di pangkalan Komplek Pasar Kemakmuran, Kotabaru, Nanang.

Salah satu dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat kecil dari kenaikan BBM, adalah naiknya harga sembilan bahan pokok.

Uang belanja yang biasanya diberikan keluarganya hasil dari mengojek, tidak cukup lagi untuk keperluan sehari-hari.

Atas dasar itu, Nanang bersama perkumpulan tukang ojek lainnya terpaksa menyesuaikan menaikkan tarif ojek.

"Mau gimana lagi, kalau tarif tidak kita naikan, kita tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan sehari-hari," paparnya.

Ia mengusulkan, apabila dana konpesnsasi naiknya harga BBM akan diberikan kepada masyarkat lemah berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), tolong pemerintah benar-benar memberikan kepada yang berhak.

"Jangan sampai bantuan tersebut, tidak sampai kepada masyarakat yang berhak dan benar-benar memerlukannya," ujarnya.

Menjaga kesalahan sasaran, pemerintah harus melibatkan perangkat di setiap rukun tetangga, dan melakukan seleksi yang benar-benar transparan.


Editor : Hasan Zainuddin

COPYRIGHT © ANTARA 2026