Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan mencontoh Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam upaya memenuhi kebutuhan warga masyarakat terhadap penerangan listrik, terutama yang tidak terjangkau jaringan Perusahaan Listrik Negara.
Harapan tersebut dari Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi, di Banjarmasin, Rabu, sekembali studi banding komisinya dari Nusa Tenggara Barat (NTB), dengnan fokus mengenai Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Ia mengungkapkan, di NTB kini terdapat sebuah proyek PLTS, yang mereka bangun di atas lahan sekitar tiga hektare, dengan daya satu mega watt (1 MW) dan menerangi sampai seribuh rumah tangga.
"Untuk membangun PLTS dengan daya satu MW tersebut, memerlukan biaya sekitar Rp36 miliar, yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat," ungkapnya.
Sementara itu, ada pula PLTS dengan kapasitas 23 KVA menghabiskan anggaran berkisar antara Rp2,5 miliar - Rp3,5 miliar dan mampu menerangi 250 rumah tangga dengan daya terpasang 450 watt/unit.
"Dengan menggunakan PLTS tersebut, tiap rumah tangga dengan pemakaian 450 Watt, cukup membayar Rp25.000/bulan," lanjut Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) dan perumahan rakyat itu.
"Kalau NTB dapat membangun PLTS untuk kebutuhan tenaga listrik bagi penduduknya dengan pembayaran relatif murah, kenapa Kalsel tidak. Sementara Kalsel mempunya potensi yang tidak jauh beda dengan NTB," lanjutnya.
Namun untuk merealisasi atau mencontoh PLTS NTB, Komisi III DPRD Kalsel menyarankan Dinas Pertambangan (Distam) provinsi setempat mendata daerah-daerah yang belum atau tidak bisa terjangkau penerangan listrik dari PLN.
"Kita berharap data tersebut sesegera mungkin, sehingga kalau memungkinkan pembangunan PLTS itu paling lambat tahun 2014 agar warga masyarakat bisa secepatnya pula menikmati penerangan listrik," ujarnya.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu, untuk pembangunan PLTS di provinsinya, mungkin cukup yang berkapasitas 23 KVA, karena pembiayaan relatif murah, sehingga pemerintah kabupaten pun kemungkinan dapat membangun sendiri.
Selain itu, sesuai dengan tipe permukiman yang jumlah penduduk atau rumah tangganya relatif kecil dan terpencar pada kawasan berjauhan, demikian Puar Junaidi.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
