Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan berupaya mendorong provinsinya sebagai penyedia sapi nasional, disamping swasembada daging buat kebutuhan masyarakat daerah sendiri.
"Salah satu upaya tersebut, dalam kunjungan kerja keluar daerah kali ini, kami ke Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian," ujar Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Muhammad Ihsanudin, sebelum bertolak ke Jakarta, Selasa.
"Dalam pertemuan dengan pihak Ditjen Peternakan itu, kita akan mencari tahu secara rinci dan jelas tentang kebijakan program penyediaan sapi nasional, guna memenuhi kebutuhan daging dalam negeri," lanjutanya menjawab ANTARA Kalsel.
Dengan melihat program bidang peternakan selama ini, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Kalsel bukan cuma mampu sebagai penyedia sapi nasional, tapi juga sudah bisa berswasembada daging.
"Namun kita tak ingin sebatas apa yang dicapai selama ini. Kalau memang bisa lebih, kenapa tidak, kita berusaha untuk lebih," ujar Ketua Komisi II yang juga bermitra kerja dengan Dinas Peternakan (Disnak) Kalsel itu.
"Karena Kalsel juga memiliki potensi yang cukup potensial untuk pengembangan usaha ternak sapi atau ternak hewan besar," demikian Ihsanudin didampingi sekretaris komisinya Burhanuddin dari Partai Bintang Reformasi.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Disnak Kalsel Sabri M menerangkan, sesuai program peternakan daerahnya, perkiraan populasi ternak sapi di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota itu sebanyak 180.000 ekor lebih pada tahun 2015.
"Kalau kita bisa mencapai 180.000 ekor lebih, maka provinsi kita mampu pula sebagai penyedia sapi nasional sebagaimana program pemerintah pusat," tandasnya.
"Sementara ini populasi ternak sapi kita sudah mencapai 150.000 ekor. Jadi dalam tiga tahun ke depan kita harus menambah populasi sebanyak 30.000 ekor lagi," lanjutnya.
Dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, ia mengungkapkan, daerah yang cukup potensial untuk usaha peternakan sapi, yaitu Kabupaten Tanah Laut (Tala) dan Barito Kuala (Batola).
"Tapi kabupaten lainpun memungkinkan untuk usaha pengembangan ternak sapi, seperti Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu dan Kabupaten Tabalong," demikian Sabri.
Bersamaan kunker Komisi II DPRD Kalsel keluar daerah, 9 - 11 April 2013, komisi-komisi lain di lembaga legislatif tersebut juga studi banding, seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan ke Provinsi Kepulauan Riau.
 Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel studi banding ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Komisi IV bidang kesra ke Jawa Barat (Jabar). Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
