BP2D Malang "panen" pajak hotel dan restoran

Malang (ANTARA) - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang "panen" pendapatan dari sektor pajak restoran dan hotel selama libur Lebaran 1440 Hijriah, bahkan melampaui pendapatan tahun lalu pada periode yang sama.

Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto di Malang, Rabu, mengemukakan dibukanya jalur tol Malang-Pandaan berdampak cukup signifikan terhadap perputaran ekonomi di kota pendidikan itu, khususnya restoran dan hotel.

"Jalur tol Malang-Pandaan memudahkan wisatawan datang ke Kota Malang karena tidak terjebak macet yang biasanya terjadi di kawasan Lawang hingga Arjosari. Dibukanya jalur tol ini kenaikan pemasukan pajak restoran dan hotel hingga Rp3 miliar lebih selama libur Lebaran," kata Ade.

Selama libur Lebaran 2019 (H+1-H+4), kata Ade, pajak restoran dan hotel meningkat tajam dan melampaui penerimaan tahun lalu. Jumlah wajib pajak (WP) restoran tahun ini juga mengalami peningkatan menjadi 1.700 WP.

Perolehan pajak restoran dan hotel sampai awal Juni 2019 mencapai Rp32,23 miliar, sedangkan di periode yang sama pada tahun lalu, perolehan pajak dari sektor restoran dan hotel mencapai sekitar Rp29 miliar.

"Tahun ini restoran dan hotel jauh lebih ramai. Sepertinya ini dampak setelah dibukanya tol Malang-Pandaan, pasti ada yang sengaja datang untuk menikmati kuliner di Kota Malang atau sekedar mencoba tol," ujarnya.

Ade mengatakan tingkat keramaian restoran tersebar di lima kecamatan, namun yang paling mendominasi adalah kawasan Kecamatan Klojen, Lowokwaru, dan Blimbing karena di tiga kecamatan itu menjadi pusat kuliner, hotel dan tempat wisata buatan, seperti Kampung Warna Warni, Kampung Arema, Kampung 3D, Tlogomas Permai, Senaputra dan lainnya.

Untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak restoran dan hotel, lanjut Ade, sampai H+7 Lebaran, tim Satgas resto dan hotel tetap melakukan upaya jemput bola demi PAD yang lebih tinggi. "Jadi, sampai sekarang mereka belum libur untuk merayakan Lebaran," katanya.

Pada tahun ini BP2D Kota Malang ditarget PAD dari sektor pajak daerah Rp500 miliar lebih, bahkan pada 2023, target tersebut dinaikkan hingga mencapai Rp1 triliun.