Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pelaksanaan Pemilu serentak 2019 merupakan pesta demokrasi yang paling tidak jelas arah dukungannya sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia.
Hal itu berkaitan dengan adanya sejumlah kelompok yang mengatasnamakan organisasi Islam dan ulama untuk demonstrasi di Jakarta, Selasa, menolak penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Inilah pemilu yang paling tidak jelas sebenarnya, di sini (kubu 02) menganggapnya umat, tapi di sini (kubu 01) ada Ketua MUI. Jadi yang mana ini? Kita tidak jelas apa yang terjadi, melawan apa, siapa tokohnya, siapa yang pimpin, entah siapa, semua tidak jelas. Tidak ada yang bisa dijawab, apa maunya," tutur Wapres dalam sambutannya di acara Buka Puasa Bersama Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Istana Wapres Jakarta, Selasa petang.
Dengan adanya Ketua MUI KH Ma'ruf Amin sebagai salah satu kandidat cawapres, seharusnya umat Islam tidak memprotes hasil Pilpres 2019 yang secara resmi telah ditetapkan KPU pada Selasa dini hari.
Selain itu, lanjut JK, pelaksanaan Pemilu serentak 2019 juga semakin menunjukkan perbedaan dan anggapan masyarakat terhadap kelompok Islam dan kelompok non-Islam.
"Suasana hari ini membawa kita sebagai intelektual untuk berpikir, apa yang terjadi di negeri kita ini? Sehingga terjadi suasana seperti seakan-akan terjadi polarisasi Islam dan bukan Islam. Seperti juga banyak hasil-hasil pemilu juga agak aneh-aneh begitu kan hasilnya di daerah-daerah," jelasnya.
Oleh karena itu, Wapres JK mendorong adanya kajian lebih lanjut mengenai fenomena yang terjadi di Pemilu 2019 supaya masalah-masalah tersebut tidak terulang lagi di pemilu berikutnya.
"Jadi ini perlu mengkaji apa yang terjadi sebenarnya, sehingga apa yang harus kita perbaiki, karena kalau kita tidak mengkaji nanti tentu bisa terulang lagi masalah-masalah begini," ujarnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019