Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi teknis penerapan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), di ruang Barakat Pemkab Tanah Laut, Rabu (15/5).
Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, rapat koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu langkah penting bagi pelayanan kesehatan di Tanah Laut.
“Kami sangat menginginkan seluruh Puskesmas di Tanah Laut terjadi perubahan yang signifikan, teritama disisi managemen dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan,”ungkapnya.
Menurut dia, pelayanan di Puskesmas harus lebih berkualitas karena Puskesmas diberikan otoritas untuk berinovasi sendiri.
"Rencanakan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) harus baik, sehingga bisa menambah pendapatan Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat," ucapnya.
Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Herman Hermawan mengatakan, untuk peningkatan suatu instansi perlu adanya dana yang bisa dikelola dengan baik.
Selain inovasi tadi, sebut dia, tentu hal yang diperhatikan adalah transparansi.
"Ada tiga persyaratan untuk dipenuhi agar menjadi BLUD yaitu, persyaratan substantif, teknis dan administrasi," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, rapat koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu langkah penting bagi pelayanan kesehatan di Tanah Laut.
“Kami sangat menginginkan seluruh Puskesmas di Tanah Laut terjadi perubahan yang signifikan, teritama disisi managemen dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan,”ungkapnya.
Menurut dia, pelayanan di Puskesmas harus lebih berkualitas karena Puskesmas diberikan otoritas untuk berinovasi sendiri.
"Rencanakan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) harus baik, sehingga bisa menambah pendapatan Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat," ucapnya.
Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP Kalsel Herman Hermawan mengatakan, untuk peningkatan suatu instansi perlu adanya dana yang bisa dikelola dengan baik.
Selain inovasi tadi, sebut dia, tentu hal yang diperhatikan adalah transparansi.
"Ada tiga persyaratan untuk dipenuhi agar menjadi BLUD yaitu, persyaratan substantif, teknis dan administrasi," terangnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019