Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan 2020.
Musrenbang kali ini mengangkat tema Memacu Daya Saing Perekonomian yang Didukung Sumberdaya Manusia Berkualitas, berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (9/4).
Musrenbang kali ini, dihadiri berbagai komponen masyrakat termasuk penyandang disabilitas ini adalah selama tiga tahun terakhir implementasi Visi Kalsel Mandiri dan Terdepan ( MAPAN) 2016- 2021, berhasil diwujudkan dengan baik, terutama dari sektor pertumbuhan elonomi.
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor mengatakan, pembangunan harus direncanakan dengan baik, terukur dan tepat sasaran.
Arah pembangunan Kalimantan Selatan sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing.
Dikatakan Gubernur Kalsel, selama tiga tahun berlangsung, impelemntasi program pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi sudah membuahkan hasil yang menggembirakan.
Pertumbuhan ekonomi Kalsel cukup stabil yakni di atas 5 persen, meskipun ekonomi dunia mengalami perlambatan yang berdampak pada menurunya harga CPO, karet, dan batubara.
“Kuatnya pertumbuhan ekonomi Kalsel ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat serta meningkatknya investasi karena pembangunan infrastruktur, " terangnya.
Hal ini sesuai dengan harapan kita menggeser dominasi sektor tambang secara bertahap. Saya berharap pertumbuhan ekonomi di 2020 dapat lebih baik lagi, dengam mendorong pengembangan sektor pertanian, pariwisata, industri pengolahan, serta penyelesaian proyek-proyel infrastruktur strategis,” ucapnya.
Sejalan dengan semakin baiknya kondisi perekonomian, tingkat kemiskinan dapat diturunkan dari 4,70 di tahun 2017 menjadi 4,54 di tahun 2018. Data tersebut menunjukan bahwa kemiskinan di Kalsel jauh lebih rendah dibandingkan nasional.
Perbaikan ekonomi juga mendukung penambahan kesempatan kerja, sehingga tingkat pengangguran terbuka Kalsel turun dari 4,77 pada tahun 2017 menjadi 4,50 di tahun 2018. Angka ini lebih baik dari rata-rata nasional.
Pada tahun 2018, inflasi Kalimantan Selatan tercatat 2,63 persen. Angka ini lebih rendah dari angka rata-rata inflasi Kalimantan dan nasional.
. (Antaranews Kalsel/Humpro kalsel)
Selain itu, kualitas sumberdaya manusia di Kalsel juga terus membaik hal ini ditunjukan oleh angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus mengalami peningkatan. Saat ini angka IPM Kalsel 69,65.
Gubernur menekankan, kepada semua pihak, khususnya jajaran SKPD di lingkungan Pemprov agar bersinergi dengan kabupaten kota, menyusun program pembangunan dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan.
“Susunlah rencana pembangunan yang memberikan dampak positif bangi peningkatan SDM, Peningkatan daya saing ekonomi, pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik, lebih dari itu hadirkanlah program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat,” sebutnya.
Paman Birin berharap melalui Musrenbang ini bisa melahirkan rencana-rencana pembangunan yang berkualitas efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga pada saatnya nanti pembangunan yang direncanakan dapat dirasakan masyarakat secara adil, merata dan menyeluruh tanpa ada yang terabaikan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Ir H Nurul Fajar Desira CES, mengatakan, prioritas pembangunan pada tahun 2020 mendatang yaitu Peningkatan kualitas SDM, Peningkatan daya saing ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tata kelola pemerintahan yang baik dan Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.
Disampaikan Fajar, pada tahun 2020 Pemprov Kalsel menargetkan pertumbuhan ekonomi Kalsel menjadi 5,3 persen, menurunkan angka kemiskinan menjadi 4, 2persen , menekan infalsi di bawah 2,63 persen, membuka lapngan kerja agar angka pengangguran menurun menjadi 4,1 persen.
Mempertahankan gini ratio di angka 0,33, meningkatkan IPM menjadi 71,2 serta terus memperbaiki indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 69,5 melalui program revolusi hijau.
