Jajaran kepolisian resort Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan bersama prajurit TNI, satuan pengamanan dan kompenen lainnya menggelar apel kesiapan jelang pemilihan umum serentak 2019 di Lapangan GOR Sungai Karias Amuntai.
Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU) AKBP Ahmad Arif Sofiyan di Amuntai, Jumat membacakan amanat Menkopolhukam mengajak semua pihak berperan serta dengan dedikasi dan keikhlasan dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Pemilu kali ini menjadi tonggak sejarah karena menyelenggarakan sekaligus lima pemilihan umum dan mendapat sorotan dunia sejauh mana bangsa kita melaksanakan demokrasi dengan baik," ujarnya.
Kapolres menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 bukan merupakan ajang untuk membentur dua kubu peserta Pemilu, melainkan untuk berkompetensi menampikan program kerja dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.
Kapolres mengingatkan, masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang akan menghambat kelancaran penyelenggaraan Pemilu.
Untuk diketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam
penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah.
"Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi
penyelenggaraan dan sisi keamanan," katanya.
Dari sambutan Menkopulhukam, Kapolres HSU juga meminta kewaspadaan merebaknya berita bohong (hoax) khususnya di media sosial dan munculnya politik identitas.
Bergantian membacakan sambutan Menkopulkukam, kali ini Komandan Kodim 1001 Amuntai/Balangan Letkol Inf. Ali Ahmad Satriyadi menyampaikan enam penekanan yang harus diupayakan TNI Polri khususnya dalam pengamanan Pemilu 2019.
Aparat TNI-Polri dan satuan keamanan lainnya diminta memahami bahwa tugas yang mereka emban adalah suatu kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun dan hendaknya diniatkan untuk amal ibadah.
Menjalin sinergitas antara unsur
Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh
komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
"Kenali, cari, temukan dan atasi
serta netralisir potensi kerawanan agar
tidak berkembang dan menggangu
penyelenggaraan Pemilu Serentak
Tahun 2019," katanya.
Ia juga menyampaikan agar aparat pengamanan dapat bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019.
Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus
mampu ikut serta menenangkan
masyarakat agar tidak resah dengan
menyebarnya berita-berita hoax serta
menguatnya politik identitas yang dapat
menggerus disintegrasi bangsa.
Dandim juga menyampaikan agar dilakukan, inventarisir dan berkoordinasi dengan
tokoh agama, tokoh adat, tokoh
pemuda serta tokoh masyarakat untuk
memberikan rasa tenang kepada
masyarakat sehingga masyarakat dapat
menggunakan hak pilihnya.
Pada kesempatam gelar apel pengamanan tersebut dilaksanakan penandatangan berita acara penyerahan sebanyak 1404 orang Satlinmas oleh Bupati HSU Abdul Wahid kepada Kapolres.
Seiring gelar apel kesiapan menghadapi Pemilu 2019 dilaksanakan Tactical Floor Games (TFG) dan simulasi Sispamkota dalam rangka persiapan kampanye terbuka dan pungut suara.
Kapolres menyampaikan kegiatan TFG dalam rangka uji terhadap Sistem Operasional Pelaksanaan (SOP) pengamanan.
"Insya Allah Pelaksanaan Uji terhadap SOP pengamanan akan kita laksanakan kembali secara lebih lengkap rinci Insya Allah pada dua pekan kedepan," terangnya.
Pada Simulasi Sispamkota di lapangan GOR Karias, diperagakan proses pencoblosan suara di TPS berlanjut penghitungan suara di KPU kabupaten dimana diperagakan pengamanan terhadap aksi massa yang protes terhadap proses Pemilu.
Pengamanan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur dan ketentuan berlaku. Diawali melalui pendekatan persuasif kepada warga hingga menerjunkan satuan Pom Dalmas dan seterusnya.
Upaya terakhir dilakukan oleh satuan polisi bermotor untuk mengurai massa.dan menangkap terduga provokator, termasuk mengamankan jika terjadi aksi penjarahan.
Tim medis dari TNI polri dan rumah sakit siaga jika terjadi korban luka dari aparat dan massa dalam aksi pengamankan tersebut.
Kapolres menegaskan, pengamanan oleh personil Polri bukan bertujuan menghalangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kritik dan tuntutan melainkan untuk memfasilitasi dan mendinginkan suasana.
"Tindakan tegas terpaksa diambil apabila massa bersikap anarkis dan berpotensi menimbulkan kekacauan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kapolres Hulu Sungai Utara (HSU) AKBP Ahmad Arif Sofiyan di Amuntai, Jumat membacakan amanat Menkopolhukam mengajak semua pihak berperan serta dengan dedikasi dan keikhlasan dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Pemilu kali ini menjadi tonggak sejarah karena menyelenggarakan sekaligus lima pemilihan umum dan mendapat sorotan dunia sejauh mana bangsa kita melaksanakan demokrasi dengan baik," ujarnya.
Kapolres menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 bukan merupakan ajang untuk membentur dua kubu peserta Pemilu, melainkan untuk berkompetensi menampikan program kerja dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.
Kapolres mengingatkan, masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang akan menghambat kelancaran penyelenggaraan Pemilu.
Untuk diketahui bersama bahwa Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul dalam
penyelenggaraan Pemilu disetiap daerah.
"Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi
penyelenggaraan dan sisi keamanan," katanya.
Dari sambutan Menkopulhukam, Kapolres HSU juga meminta kewaspadaan merebaknya berita bohong (hoax) khususnya di media sosial dan munculnya politik identitas.
Bergantian membacakan sambutan Menkopulkukam, kali ini Komandan Kodim 1001 Amuntai/Balangan Letkol Inf. Ali Ahmad Satriyadi menyampaikan enam penekanan yang harus diupayakan TNI Polri khususnya dalam pengamanan Pemilu 2019.
Aparat TNI-Polri dan satuan keamanan lainnya diminta memahami bahwa tugas yang mereka emban adalah suatu kehormatan dan kebanggaan yang tidak dapat dinilai dengan apapun dan hendaknya diniatkan untuk amal ibadah.
Menjalin sinergitas antara unsur
Pemerintah, TNI-Polri, dan seluruh
komponen masyarakat guna mewujudkan keamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
"Kenali, cari, temukan dan atasi
serta netralisir potensi kerawanan agar
tidak berkembang dan menggangu
penyelenggaraan Pemilu Serentak
Tahun 2019," katanya.
Ia juga menyampaikan agar aparat pengamanan dapat bertindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku tehadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu kelancaran Pemilu Serentak Tahun 2019.
Babinsa dan Bhabinkamtibmas harus
mampu ikut serta menenangkan
masyarakat agar tidak resah dengan
menyebarnya berita-berita hoax serta
menguatnya politik identitas yang dapat
menggerus disintegrasi bangsa.
Dandim juga menyampaikan agar dilakukan, inventarisir dan berkoordinasi dengan
tokoh agama, tokoh adat, tokoh
pemuda serta tokoh masyarakat untuk
memberikan rasa tenang kepada
masyarakat sehingga masyarakat dapat
menggunakan hak pilihnya.
Pada kesempatam gelar apel pengamanan tersebut dilaksanakan penandatangan berita acara penyerahan sebanyak 1404 orang Satlinmas oleh Bupati HSU Abdul Wahid kepada Kapolres.
Seiring gelar apel kesiapan menghadapi Pemilu 2019 dilaksanakan Tactical Floor Games (TFG) dan simulasi Sispamkota dalam rangka persiapan kampanye terbuka dan pungut suara.
Kapolres menyampaikan kegiatan TFG dalam rangka uji terhadap Sistem Operasional Pelaksanaan (SOP) pengamanan.
"Insya Allah Pelaksanaan Uji terhadap SOP pengamanan akan kita laksanakan kembali secara lebih lengkap rinci Insya Allah pada dua pekan kedepan," terangnya.
Pada Simulasi Sispamkota di lapangan GOR Karias, diperagakan proses pencoblosan suara di TPS berlanjut penghitungan suara di KPU kabupaten dimana diperagakan pengamanan terhadap aksi massa yang protes terhadap proses Pemilu.
Pengamanan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur dan ketentuan berlaku. Diawali melalui pendekatan persuasif kepada warga hingga menerjunkan satuan Pom Dalmas dan seterusnya.
Upaya terakhir dilakukan oleh satuan polisi bermotor untuk mengurai massa.dan menangkap terduga provokator, termasuk mengamankan jika terjadi aksi penjarahan.
Tim medis dari TNI polri dan rumah sakit siaga jika terjadi korban luka dari aparat dan massa dalam aksi pengamankan tersebut.
Kapolres menegaskan, pengamanan oleh personil Polri bukan bertujuan menghalangi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kritik dan tuntutan melainkan untuk memfasilitasi dan mendinginkan suasana.
"Tindakan tegas terpaksa diambil apabila massa bersikap anarkis dan berpotensi menimbulkan kekacauan," pungkasnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019