Tanjung - Kepolisian Resor Tabalong menggelar sistem pengamanan kota untuk pelaksanaan pemilu 2019 melibatkan anggota Kodim 1008/Tanjung dan Kompi Brimob.
Kapolres Tabalong AKBP Hardiono mengatakan pelatihan sispamkota ini untuk memantapkan pelaksanaan pengamanan pada pesta demokrasi serentak 17 April 2019.
"Kita akan menurunkan 386 personil di seluruh TPS dan 24 TPS pola pengamanan yang diterapkan berbeda," jelas Hardiono.
Sebelum melaksanakan pelatihan sispamkota ratusan personil TNI/Polri, satpol PP, Dinas Perhubungan, Senkom dan anggota linmas mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemilu 2019.
Selaku inspektur upacara Kapolres Tabalong dan Dandim 1008/Tanjung Letkol Arm Eddy Susanto membacakan sambutan tertulis Menkopolhukam Wiranto.
Dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 seluruh personil mempedomi prosedur tetap yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum.
"Bila menemukan adanya kerawanan dan hambatan harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai prosedur tetap dan aturan hukum berlaku," kata Hardiono saat membacakan sambutan Menkopolhukan.
Pada pelaksanaan Pemilu 2019 jumlah Tempat Pemungutan Suara di 'Bumi Saraba Kawa' ini bertambah dari 604 pada Pilkada 2018 menjadi 842 TPS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kapolres Tabalong AKBP Hardiono mengatakan pelatihan sispamkota ini untuk memantapkan pelaksanaan pengamanan pada pesta demokrasi serentak 17 April 2019.
"Kita akan menurunkan 386 personil di seluruh TPS dan 24 TPS pola pengamanan yang diterapkan berbeda," jelas Hardiono.
Sebelum melaksanakan pelatihan sispamkota ratusan personil TNI/Polri, satpol PP, Dinas Perhubungan, Senkom dan anggota linmas mengikuti apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan pemilu 2019.
Selaku inspektur upacara Kapolres Tabalong dan Dandim 1008/Tanjung Letkol Arm Eddy Susanto membacakan sambutan tertulis Menkopolhukam Wiranto.
Dalam melaksanakan tugas pengamanan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 seluruh personil mempedomi prosedur tetap yang berlaku sehingga tindakan yang dilakukan senantiasa terukur sesuai aturan hukum.
"Bila menemukan adanya kerawanan dan hambatan harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai prosedur tetap dan aturan hukum berlaku," kata Hardiono saat membacakan sambutan Menkopolhukan.
Pada pelaksanaan Pemilu 2019 jumlah Tempat Pemungutan Suara di 'Bumi Saraba Kawa' ini bertambah dari 604 pada Pilkada 2018 menjadi 842 TPS.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019