Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Pelaihari, Kalimantan Selatan, Woro Triwenning Renggani mengatakan, hingga 12 Maret 2019 terdata 16.327 orang calon debitur di Tanah Laut.
“Data sistem informasi kredit program (SIKP) sampai dengan 12 Maret 2019 sebanyak 16.327 calon debitur dari usaha mikro kecil menengah di Tanah Laut,”ujar Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Pelaihari Woro Triwenning Renggani, di Pelaihari, Kamis.
Menurut dia, data itu merupakan data calon debitur yang telah direkam oleh Pemkab Tanah Laut ke dalam aplikasi SIKP.
Jumlah tersebut, jelas dia, merupakan tertinggi kedua se-Kalimantan Selatan di bawah Kabupaten Banjar.
Dia berharap, dengan banyaknya calon debitur kedepannya usaha usaha rakyat semakin bergerak membawa kemajuan.
Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari sebagai kepanjangan tangan Kementerian Kuangan, jelas dia, melakukan monitoring dan evaluasi program KUR agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Diutarakannya, bulan Agustus dan Oktober 2018 lalu KPPN Pelaihari, Pemkab Tanah Laut dan bank penyalur melakukan monitoring dan evaluasi, dari enam debitur dijadikan sempel keseluruhannya tepat sasaran.
Lebih lanjut dia mengemukakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian, selain program kredit usaha rakyat, pemerintah juga menawarkan pembiayaan ultra mikro (UMi) untuk membantu pembiayaan usaha ultra mikro.
“Pembiayaan UMi ini diprioritaskan untuk para pelaku usaha mikro yang tidak bisa dijangkau oleh pembiayaan KUR. Maksimal pinjamaan Rp10 juta perorang untuk usaha produktif,”tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
“Data sistem informasi kredit program (SIKP) sampai dengan 12 Maret 2019 sebanyak 16.327 calon debitur dari usaha mikro kecil menengah di Tanah Laut,”ujar Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Pelaihari Woro Triwenning Renggani, di Pelaihari, Kamis.
Menurut dia, data itu merupakan data calon debitur yang telah direkam oleh Pemkab Tanah Laut ke dalam aplikasi SIKP.
Jumlah tersebut, jelas dia, merupakan tertinggi kedua se-Kalimantan Selatan di bawah Kabupaten Banjar.
Dia berharap, dengan banyaknya calon debitur kedepannya usaha usaha rakyat semakin bergerak membawa kemajuan.
Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari sebagai kepanjangan tangan Kementerian Kuangan, jelas dia, melakukan monitoring dan evaluasi program KUR agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Diutarakannya, bulan Agustus dan Oktober 2018 lalu KPPN Pelaihari, Pemkab Tanah Laut dan bank penyalur melakukan monitoring dan evaluasi, dari enam debitur dijadikan sempel keseluruhannya tepat sasaran.
Lebih lanjut dia mengemukakan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian, selain program kredit usaha rakyat, pemerintah juga menawarkan pembiayaan ultra mikro (UMi) untuk membantu pembiayaan usaha ultra mikro.
“Pembiayaan UMi ini diprioritaskan untuk para pelaku usaha mikro yang tidak bisa dijangkau oleh pembiayaan KUR. Maksimal pinjamaan Rp10 juta perorang untuk usaha produktif,”tandasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019