Satuan tugas pengawasan, penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar tertentu Kalimantan Selatan segera melaksanakan tugas lapangan setelah keluarnya surat keputusan penugasan dari Gubernur Kalimantan Selatan.
Kepala Biro Humas Pemprov Kalsel Haris Makie di Banjarmasin, Rabu mengatakan, pada Kamis (1/11) tim satuan tugas akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh wakil bupati kepala daerah se Kalimantan Selatan untuk membahas tugas dan tanggungjawab pengawasan BBM tertentu tersebut.
Menurut Haris, Satgas nantinya akan bertugas dan berwenang untuk merumuskan teknis dan koordinasi pengawasan untuk penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi di Kalsel.
Selain itu, kata dia, Satgas juga akan melakukan koordinasi pengawasan dan pengamanan pengiriman dari depo atau "supply point" lembaga penyalur resmi BBM tertentu.
Satgas tambah Haris, juga berkewajiban melaporkan kepada pihak berwenang untuk diambil tindakan, apabila satuan tugas menemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Masih ada beberapa tugas satgas yang harus dilakukan antara lain merekomendasikan kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi persoalan BBM ke gubernur dan lainnya," katanya.
Pembentukan Satgas yang melibatkan berbagai unsur selain pemerintah daerah dan provinsi, juga Polri, TNI, HIswana Migas, BPH Migas, Pertaminan dan terkait lainnya tersebut, tambah Haris, sebagai salah satu upaya pemerintah Kalsel untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penyelewengan BBM bersubsidi terutama solar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BBM solar diduga banyak diselewengakan untuk memenuhi kebutuhan BBM perkebunan dan pertambangan di beberapa daerah di Kalimantan Selatan.
Penyelewenagan tersebut, dipicu karena tingginya perbedaan harga BBM solar subsidi dan non subsidi yang mencapai Rp5 ribu per liter bahkan lebih.
Selain membentuk Satgas, Gubernur Kalsel juga berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pemberian BBM solar bersubsidi, karena dinilai tidak efektif dan sangat rawan terjadi penyimpangan.
"Kalau menurut saya, disparitas harga BBM solar harus dihilangkan, karena hal tersebut menjadi pemicu terbesar terjadinya penyelewengan," katanya.
Selanjutnya, dana untuk subsidi BBM, tambah dia, bisa dialihkan untuk membiayai sektor lain yang jauh lebih penting antara lain untuk biaya pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan maupun kesehatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Kepala Biro Humas Pemprov Kalsel Haris Makie di Banjarmasin, Rabu mengatakan, pada Kamis (1/11) tim satuan tugas akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh wakil bupati kepala daerah se Kalimantan Selatan untuk membahas tugas dan tanggungjawab pengawasan BBM tertentu tersebut.
Menurut Haris, Satgas nantinya akan bertugas dan berwenang untuk merumuskan teknis dan koordinasi pengawasan untuk penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi di Kalsel.
Selain itu, kata dia, Satgas juga akan melakukan koordinasi pengawasan dan pengamanan pengiriman dari depo atau "supply point" lembaga penyalur resmi BBM tertentu.
Satgas tambah Haris, juga berkewajiban melaporkan kepada pihak berwenang untuk diambil tindakan, apabila satuan tugas menemukan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Masih ada beberapa tugas satgas yang harus dilakukan antara lain merekomendasikan kebijakan yang bisa diambil untuk mengatasi persoalan BBM ke gubernur dan lainnya," katanya.
Pembentukan Satgas yang melibatkan berbagai unsur selain pemerintah daerah dan provinsi, juga Polri, TNI, HIswana Migas, BPH Migas, Pertaminan dan terkait lainnya tersebut, tambah Haris, sebagai salah satu upaya pemerintah Kalsel untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penyelewengan BBM bersubsidi terutama solar.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, BBM solar diduga banyak diselewengakan untuk memenuhi kebutuhan BBM perkebunan dan pertambangan di beberapa daerah di Kalimantan Selatan.
Penyelewenagan tersebut, dipicu karena tingginya perbedaan harga BBM solar subsidi dan non subsidi yang mencapai Rp5 ribu per liter bahkan lebih.
Selain membentuk Satgas, Gubernur Kalsel juga berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pemberian BBM solar bersubsidi, karena dinilai tidak efektif dan sangat rawan terjadi penyimpangan.
"Kalau menurut saya, disparitas harga BBM solar harus dihilangkan, karena hal tersebut menjadi pemicu terbesar terjadinya penyelewengan," katanya.
Selanjutnya, dana untuk subsidi BBM, tambah dia, bisa dialihkan untuk membiayai sektor lain yang jauh lebih penting antara lain untuk biaya pendidikan, infrastruktur jalan dan jembatan maupun kesehatan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012