Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diketuai H Husani Suni, juga menyambut baik atau mendukung atas penolakan terhadap rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
Dukungan tersebut dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2013, disampaikan ssat rapat paripurna DPRD provinsi setempat, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Kamis.
"Kami di daerah juga menyambut baik atas penolakan rencana kenaikan TDL, sebagaimana dilakukan beberapa fraksi di DPR-RI," tandas FPKS DPRD Kalsel melalui juru bicaranya Budiman Mustafa.
"Terlebih lagi bagi masyarakat Kalsel yang sering merasakan terjadinya pemadaman listrik. Padahal Kalsel salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dan sebagai lumbung energi," lanjutnya.
Terkait masalah kelistrikan tersebut, FPKS berharap agar semua stakeholder dapat saling bekerjasama, bersatu mencari solusi, bukan sebaliknya saling lempar tanggung jawab.
Pasalnya bila persoalan tersebut semakin lama dibiarkan, maka masyarakat akan makin tidak percaya dengan pengelolaan pemerintah yang ada, demikian wakil rakyat dari PKS Kalsel.
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi berharap, melalui peningkatan APBD yang signifikan pada 2013, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mampu membangun "bargaining" dengan pemerintah pusat.
"Bargaining tersebut juga berkaitan dengan masalah kelistrikan di Kalsel, yang belakangan semakin mengecewakan masyarakat setempat," ujar FPG melalui juru bicaranya H Gusti Rudiansyah.
Karena, menurut wakil rakyat dari Partai Golkar itu, intensitas pemadaman dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) belakangan yang sangat meresahkan masyarakat Kalsel.
RAPBD Kalsel 2013 terdiri pendapatan Rp4,27 triliun lebih dan belanja Rp4,5 triliun lebih, sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp225 miliar lebih.
Khusus pendapatan pada RAPBD 2013 mengalami kenaikan sekitar Rp1,3 triliun lebih (44,21%) bila dibandingkan dengan pendapatan pada APBD Murni 2012. :37
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Dukungan tersebut dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalsel 2013, disampaikan ssat rapat paripurna DPRD provinsi setempat, yang dipimpin wakil ketuanya H Riswandi, di Banjarmasin, Kamis.
"Kami di daerah juga menyambut baik atas penolakan rencana kenaikan TDL, sebagaimana dilakukan beberapa fraksi di DPR-RI," tandas FPKS DPRD Kalsel melalui juru bicaranya Budiman Mustafa.
"Terlebih lagi bagi masyarakat Kalsel yang sering merasakan terjadinya pemadaman listrik. Padahal Kalsel salah satu provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia dan sebagai lumbung energi," lanjutnya.
Terkait masalah kelistrikan tersebut, FPKS berharap agar semua stakeholder dapat saling bekerjasama, bersatu mencari solusi, bukan sebaliknya saling lempar tanggung jawab.
Pasalnya bila persoalan tersebut semakin lama dibiarkan, maka masyarakat akan makin tidak percaya dengan pengelolaan pemerintah yang ada, demikian wakil rakyat dari PKS Kalsel.
Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi berharap, melalui peningkatan APBD yang signifikan pada 2013, pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mampu membangun "bargaining" dengan pemerintah pusat.
"Bargaining tersebut juga berkaitan dengan masalah kelistrikan di Kalsel, yang belakangan semakin mengecewakan masyarakat setempat," ujar FPG melalui juru bicaranya H Gusti Rudiansyah.
Karena, menurut wakil rakyat dari Partai Golkar itu, intensitas pemadaman dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) belakangan yang sangat meresahkan masyarakat Kalsel.
RAPBD Kalsel 2013 terdiri pendapatan Rp4,27 triliun lebih dan belanja Rp4,5 triliun lebih, sehingga terjadi selisih kurang sebesar Rp225 miliar lebih.
Khusus pendapatan pada RAPBD 2013 mengalami kenaikan sekitar Rp1,3 triliun lebih (44,21%) bila dibandingkan dengan pendapatan pada APBD Murni 2012. :37
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012