Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengharapkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan pelayanan kesehatan secara prima bagi masyarakat "Bumi Saijaan" khususnya peserta BPJS Kesehatan.
"Terkait dengan optimalnya sosialisasi terhadap penerapan keanggotaan BPJS yang terintegrasi, namun di sisi lain masih banyak ditemui keluhan masyarakat anggota BPJS yang belum mendapatkan pelayanan yang baik," jelasnya.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto di Kotabaru, Rabu usai memimpin kunjungan kerja ke BPJS Pusat di Jakarta terkait dengan masih sering diterimanya keluhan masyarakat atas belum optimalnya pelayanan di daerah.
Hal itu terungkap baik secara langsung disampaikan warga ketika anggota dewan turun ke masyarakat, maupun informasi dunia maya seperti media cetak dan elektronik serta sosial media.
Ia menyontohkan, yang terkini banyaknya keluhan karyawan PT BRI salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kotabaru, mereka mengadu ke legislatif melalui forum rapat dengar pendapat yang menjelaskan tidak bisa dilayani di rumah sakit umum Kotabaru.
Dikarenakan kepesertaan karyaan tersebut tidak aktif, hal itu disebabkan tidak dibayarnya iuran oleh perusahaan tempat mereka bekerja kepada BPJS, padahal menurut karyawan mereka tiap bulan iuran itu dipotong dari gaji atau upah bulanan.
Hal lain yang juga santer diperbincangkan walaupun itu terjadi di daerah lain, yakni besarnya tagihan rumah sakit kepada BPJS yang belum dibayar, sehingga rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kepada peserta.
Terlepas dari masalah tersebut, secara umum pihaknya mengharapkan peran maksimal BPJS, agar program integrasi keanggotaan jaminan kesehatan ini bisa sukses dan peserta dapat merasakan manfaatnya mendapatkan pelayanan yang optimal pula.
Diketahui, data terkini per 13 Juli 2018, masyarakat Kabupaten Kotabaru yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan baru 147.658 jiwa atau sekitar 46,04 persen.
Dari jumlah tersebut terdiri dari pensiunan sebanyak 2.493 jiwa, kemudian karyawan 52.895 jiwa, ASN/TNI/Polri sebanyak 18.000 jiwa, dan peserta mandiri sebanyak 21.394 jiwa.
Selanjutnya, kepesertaan yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jamkesmas sebanyak 47.733 jiwa dan yang ditanggung oleh pemeritah provinsi Kalsel sebanyak 1.604 jiwa.
Diakui Denny, data dan fakta tersebut menjadi kekhawatiran bagi legislatif, pasalnya lebih dari separo jumlah masyarakat Bumi Saijaan masih belum tercover oleh layanan kesehatan BPJS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Terkait dengan optimalnya sosialisasi terhadap penerapan keanggotaan BPJS yang terintegrasi, namun di sisi lain masih banyak ditemui keluhan masyarakat anggota BPJS yang belum mendapatkan pelayanan yang baik," jelasnya.
Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto di Kotabaru, Rabu usai memimpin kunjungan kerja ke BPJS Pusat di Jakarta terkait dengan masih sering diterimanya keluhan masyarakat atas belum optimalnya pelayanan di daerah.
Hal itu terungkap baik secara langsung disampaikan warga ketika anggota dewan turun ke masyarakat, maupun informasi dunia maya seperti media cetak dan elektronik serta sosial media.
Ia menyontohkan, yang terkini banyaknya keluhan karyawan PT BRI salah satu perusahaan perkebunan sawit di Kotabaru, mereka mengadu ke legislatif melalui forum rapat dengar pendapat yang menjelaskan tidak bisa dilayani di rumah sakit umum Kotabaru.
Dikarenakan kepesertaan karyaan tersebut tidak aktif, hal itu disebabkan tidak dibayarnya iuran oleh perusahaan tempat mereka bekerja kepada BPJS, padahal menurut karyawan mereka tiap bulan iuran itu dipotong dari gaji atau upah bulanan.
Hal lain yang juga santer diperbincangkan walaupun itu terjadi di daerah lain, yakni besarnya tagihan rumah sakit kepada BPJS yang belum dibayar, sehingga rumah sakit tidak bisa memberikan pelayanan kepada peserta.
Terlepas dari masalah tersebut, secara umum pihaknya mengharapkan peran maksimal BPJS, agar program integrasi keanggotaan jaminan kesehatan ini bisa sukses dan peserta dapat merasakan manfaatnya mendapatkan pelayanan yang optimal pula.
Diketahui, data terkini per 13 Juli 2018, masyarakat Kabupaten Kotabaru yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan baru 147.658 jiwa atau sekitar 46,04 persen.
Dari jumlah tersebut terdiri dari pensiunan sebanyak 2.493 jiwa, kemudian karyawan 52.895 jiwa, ASN/TNI/Polri sebanyak 18.000 jiwa, dan peserta mandiri sebanyak 21.394 jiwa.
Selanjutnya, kepesertaan yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui program Jamkesmas sebanyak 47.733 jiwa dan yang ditanggung oleh pemeritah provinsi Kalsel sebanyak 1.604 jiwa.
Diakui Denny, data dan fakta tersebut menjadi kekhawatiran bagi legislatif, pasalnya lebih dari separo jumlah masyarakat Bumi Saijaan masih belum tercover oleh layanan kesehatan BPJS.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019