Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi perhubungan kembali membahas Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta.
"Pada kesempatan kunjungan ke luar daerah kali ini, kami kembali membicarakan Bandara Sjamsudin Noor dengan Kemenhub, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Riswandi sebelum berkonsultasi dengan Kemenhub, di Banjarmasin, Kalsel, Senin.
"Banyak hal yang mau kami bicarakan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara tersebut, antara lain kesiapan dan persiapan pacaselesainya pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor," tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
Sebagai contoh, kata dia kepada Antara, mengenai penetapan status Bandara Sjamsudin Noor yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarmasin itu sebagai bandara internasional..
Konsultasi Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Supian HK dari Partai Golkar itu dengan Ditjen Perhubungan Udara tersebut berkaitan perencanaan pembangunan Bandara Sjamsudin Noor selesai 2019.
"Kan sudah masuk 2019, sehingga kita perlu mengonsultasikan tindak lanjut pasca-penyelesaian pembangunan Bandara Sjamsudin Noor tersebut," ucap mantan pegawai Departemen Keuangan RI yang terjun ke dunia politik awal tahun 2000-an itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu berharap begitu pembangunan selesai, Bandara Sjamsudin Noor diresmikan pula sebagai bandara internasional.
"Sebagai bandara internasional sudah barang tentu harus ada persiapan dan kesiapan sejak dini," ujar Riswandi.
Selain Bandara Sjamsudin Noor, Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota juga memiliki tiga sarana dan prasarana perhubungan udara yaitu Bandara Stagen yang berubah nama menjadi Gusti Syamsir Alam di Kabupaten Kotabaru.
Kemudian Bandara Bersujud di Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) - pemekaran Kotabaru tahun 2003, serta Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong yang juga sudah ada sejak Hindia Belanda.
Bandara Warukin semula untuk kelancaran transportasi kegiatan perminyakan, karena "Bumi Saraba Kawa" Tabalong merupakan ladang minyak Kalsel. Namun kini pengelolaannya diserahkan pada pemerintah kabupaten setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Pada kesempatan kunjungan ke luar daerah kali ini, kami kembali membicarakan Bandara Sjamsudin Noor dengan Kemenhub, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Riswandi sebelum berkonsultasi dengan Kemenhub, di Banjarmasin, Kalsel, Senin.
"Banyak hal yang mau kami bicarakan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara tersebut, antara lain kesiapan dan persiapan pacaselesainya pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor," tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
Sebagai contoh, kata dia kepada Antara, mengenai penetapan status Bandara Sjamsudin Noor yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarmasin itu sebagai bandara internasional..
Konsultasi Komisi III DPRD Kalsel yang diketuai Supian HK dari Partai Golkar itu dengan Ditjen Perhubungan Udara tersebut berkaitan perencanaan pembangunan Bandara Sjamsudin Noor selesai 2019.
"Kan sudah masuk 2019, sehingga kita perlu mengonsultasikan tindak lanjut pasca-penyelesaian pembangunan Bandara Sjamsudin Noor tersebut," ucap mantan pegawai Departemen Keuangan RI yang terjun ke dunia politik awal tahun 2000-an itu.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu berharap begitu pembangunan selesai, Bandara Sjamsudin Noor diresmikan pula sebagai bandara internasional.
"Sebagai bandara internasional sudah barang tentu harus ada persiapan dan kesiapan sejak dini," ujar Riswandi.
Selain Bandara Sjamsudin Noor, Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota juga memiliki tiga sarana dan prasarana perhubungan udara yaitu Bandara Stagen yang berubah nama menjadi Gusti Syamsir Alam di Kabupaten Kotabaru.
Kemudian Bandara Bersujud di Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) - pemekaran Kotabaru tahun 2003, serta Bandara Warukin di Kabupaten Tabalong yang juga sudah ada sejak Hindia Belanda.
Bandara Warukin semula untuk kelancaran transportasi kegiatan perminyakan, karena "Bumi Saraba Kawa" Tabalong merupakan ladang minyak Kalsel. Namun kini pengelolaannya diserahkan pada pemerintah kabupaten setempat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019