Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - "Bekerjalah dengan seharusnya jangan berpikir apa adanya, jangan terjebak pada rutinitas, berkreasi dan berinovasilah demi masyarakat," adalah pesan yang selalu disampaikan Bupati Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Akhmad Fikri kepada para ASN di lingkungan pemerintahannya.
Pesan tersebut mengandung makna, agar seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), terus mengembangkan dirinya dengan mengasah seluruh kreativitasnya.
Melalui semangat tersebut, diharapkan seluruh ASN bisa terus berlari untuk menyelesaikan berbagai persolan di masyarakat dan memberikan sumbang sih terbaik dalam mengabdi ke masyarakat melalui pelayanan prima.
Buah dari semangat tersebut, perlahan tapi pasti, kini berbagai inovasi pelayanan di HSS mendapatkan apresiasi, bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah pusat dan daerah-daerah lainnya.
Salah satunya adalah, inovasi "Si Midun ke Faskes" atau Strategi Kemitraan Dukun Kampung dan Bidan Merujuk Ibu Bersalin ke Fasilitas Kesehatan.
Inovasi tersebut adalah 1 dari 5 inovasi bidang kesehatan yang berhasil masuk dalam TOP 99 Sinovik Nasional Tahun 2016.
Inovasi yang awalnya digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2012 ini, merupakan suatu inovasi simpatik, yang bertujuan mereposisi peran dukun kampung dalam proses persalinan aktif.
Tujuan akhir dari program tersebut adalah menurunkan angka kematian ibu dan anak dalam rangka meningkatkan IPM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Inovasi tersebut tercipta, berawal dari keprihatinan pemerintah terhadap kebiasaan masyarakat, yang lebih memilih ke dukun kampung dari pada pergi ke bidan desa.
Kondisi tersebut membuat tingkat kematian bayi dan ibu saat proses persalinan cukup tinggi.
Tidak ingin memutus profesi dukun dalam masyarakat, akhirnya Bupati HSS melalui dinas kesehatan membuat kebijakan, agar bidan dan dukun kampung saling bekerja sama dalam menangani persalinan.
Bidan desa, menangani proses persalinan secara medis, sedangkan dukun membantu bidan untuk membersihkan ibu dan bayi pascapersalinan.
Bahkan, pemerintah memberikan insentif kepada para dukun yang membawa pasien ibu yang akan melahirkan ke bidan desa dan puskesmas terdekat.
Melalui kerja sama tersebut, akhirnya, perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat, bisa diselesaikan dengan baik, tanpa harus menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
Angka kematian
Upaya lain untuk menekan angka kematian ibu dan bayi adalah membangun Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang kini telah ada hampir di setiap desa di wilayah Kabupaten HSS.
Poskesdes tersebut, selain untuk memperluas layanan kesehatan yang tidak terjangkau Pukesmas, Poskesdes juga berperan dalam memberikan pelayanan pra dan pascakelahiran.
Pembangunan Poskesdes yang bersumber dari dana APBD ini juga didukung dengan partisipasi warga dalam penyediaan lahan, di Sungai Paring, Kecamatan Kandangan.
Salah satu warga H Rafi`i menghibahkan tanahnya untuk bangunan Poskesdes, demi lancarnya pembangunan Fasilias Kesehatan (Faskes) tersebut.
. (Antaranews Kalsel/Fathurrahman)
Kepala Dinkes HSS Hj Siti Zainab mengatakan, Kemitraan ini sebelumnya telah diaplikasikan melalui Program Inovasi "Strategi Kemitraan Dukun Kampung dan Bidan Merujuk Ibu Bersalin ke Fasilitas Kesehatan" disingkat "Si Midun ke Faskes".
Selain itu, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan asuhan persalinan normal dan pelatihan kompentensi bidan.
Program lain, penempatan bidan diseluruh desa, diperuntukkan menolong persalinan dan memantau ibu hamil sampai mengatur angka persalinan.
Mengurangi angka kematian ibu dan bayi sebetulnya butuh peran serta semua pihak dan agar masyarakat bisa sejahtera.
Kesejahteraan hidup keluarga, akan membuat anak-anak tidak akan ada lagi yang mengalami gizi buruk, dan ibu hamil juga tak kekurangan gizi.
Berdasarkan data Dinkes HSS tahun 2016 total Angkat Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sebanyak 74 kasus, terdiri dari AKI empat kasus dan AKB 70 kasus.
Pada 2017 turun menjadi 46 kasus yang terdiri AKI empat kasus dan AKB 42 kasus.
Selain itu, dalam sisi anggaran Dinkes HSS memanfaatkannya untuk memberikan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pemkab HSS juga bersinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bekerjasama dalam pendampingan dan pelayanan kesehatan ibu hamil pra sejahtera.
Program ini untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan bayi atau balita dari keluarga fakir miskin, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu hamil dan bayi dari keluarga fakir miskin.
Selain itu, juga untuk membantu meningkatkan pertumbuhan bayi dan balita yang sehat dan normal.
Sasaran dari program ini adalah ibu hamil golongan asnaf zakat, fakir dan miskin, dengan jenis bantuan yang diberikan berupa penyuluhan, pemeliharaan, pelayanan dan pemeriksaan kesehatan kehamilan.
Kemudian, pemberian makanan bergizi dan bernutrisi serta pemberian santunan persalinan.
Keberhasilan melaksanakan program tersebut, Bupati HSS mendapatkan penghargaan nasional sebagai TOP 99 dan menerima penghargaan Sinovik Tahun 2016 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi, Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur.
Penghargaan Antara
Kerja keras Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut, juga mendapatkan apresiasi cukup besar dari tim penilai LKBN Antara Biro Kalsel, yang akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang memiliki komitmen kuat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tim penilai LKBN Antara memutuskan program tersebut layak untuk mendapatkan apresiasi.
Ketua Tim Penilai Syamsuddin Hasan mengatakan, beberapa indikator penilaian sebuah program daerah, layak untuk mendapatkan Penghargaan Antara adalah, konsistensi pelaksanaan program, program bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih baik, mampu mendoorng kesejahteraan masyarakat.
Selain itu,mendapatkan dukungan yang luas dari seluruh pihak terkait, dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan program yang ditetapkan serta beberapa kriteria lainnya.
"Membangun bangunan fisik sangat mudah dilakukan, asal ada dananya, tetapi mengubah perilaku, pola pikir masyarakat, perlu keberanian, kebijakan dan waktu yang lama, agar program berjalan dengan baik, sehingga konsistensi porgram sangat penting dilakukan," kata Syamsuddin.
Kepal Biro Antara Kalsel, Nurul Aulia Badar mengatakan, pada 13 Desember 2018, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara genap 81 tahun, di mana selama itu pula, Antara mengawal seluruh program pembangunan di negeri ini, baik itu di pusat maupun daerah.
Menandai peringatan ke 81 LKBN Antara 2018, Antara Kalimantan Selatan, akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang telah melaksanakan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya berdasarkan persepektif Antara.
Penghargaan tersebut, juga dalam rangka mendukung dan mengapresiasi kerja keras Pemerintah Kabupaten dan Kepala Daerah di Kalimantan Selatan, yang berkomitmen untuk mengabdi kepada masyarakat dan tanah air.
