Marabahan, (Antaraneqs Kalsel)-Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan Hj Noormiliyani AS mengatakan, pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Kuala pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 sebesar Rp67,34 miliar lebih.
“APBD Kabupaten Barito Kuala 2019 ditetapkan sebesar Rp1,28 triliun lebih. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) dipatok Rp67,34 miliar lebih, dana perimbangan Rp936,64 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp275,80 miliar lebih,”ujar Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS, di Marabahan, Kamis.
Dari belanja daerah sebesar Rp1,28 triliun lebih itu, menurut dia, digunakan untuk belanja tak langsung Rp746,06 miliar lebih, belanja langsung Rp535,73 miliar lebih, sehingga terjadi defisit Rp2 miliar.
Sementara pembiayaan daerah, jelas dia, terdiri dari pembiayaan penerimaan dipatok Rp16 miliar, pengeluaran pembiayaan dipatok Rp14 miliar, pembiayaan bersih Rp2 miliar , sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan nol.
Anggaran tersebut, harap dia, wajib memberikan hasil kerja yang sepadan, meskipun hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding APBD Murni tahun sebelumnya.+
Sebelumnya, anggota DPRD Batola Amin Hidayat mengharapkan, untuk memacu penghasilan pendapatan asli daerah (PAD), satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hendaknya lebih proaktif dan inovatif dalam melakukan penggalian sumber-sumber PAD dengan tetap mengedepankan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan adanya upaya untuk menekan kebocoran.
Untuk mengurangi pemborosan anggaran, dia menyarankan, agar dilakukan identifikasi program dan kegiatan secara dini dari setiap SKPD, baik pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, pengawasan dan perlunya dilakukan evaluasi.
Sehingga, terang dia, pengelolaan belanja di setiap SKPD dapat dilaksanakan secara efiktif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dan pada gilirannya membawa dampak terhadap peningkatan pendapatan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
“APBD Kabupaten Barito Kuala 2019 ditetapkan sebesar Rp1,28 triliun lebih. Untuk pendapatan asli daerah (PAD) dipatok Rp67,34 miliar lebih, dana perimbangan Rp936,64 miliar lebih, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp275,80 miliar lebih,”ujar Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS, di Marabahan, Kamis.
Dari belanja daerah sebesar Rp1,28 triliun lebih itu, menurut dia, digunakan untuk belanja tak langsung Rp746,06 miliar lebih, belanja langsung Rp535,73 miliar lebih, sehingga terjadi defisit Rp2 miliar.
Sementara pembiayaan daerah, jelas dia, terdiri dari pembiayaan penerimaan dipatok Rp16 miliar, pengeluaran pembiayaan dipatok Rp14 miliar, pembiayaan bersih Rp2 miliar , sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan nol.
Anggaran tersebut, harap dia, wajib memberikan hasil kerja yang sepadan, meskipun hanya mengalami sedikit peningkatan dibanding APBD Murni tahun sebelumnya.+
Sebelumnya, anggota DPRD Batola Amin Hidayat mengharapkan, untuk memacu penghasilan pendapatan asli daerah (PAD), satuan kerja perangkat daerah (SKPD) hendaknya lebih proaktif dan inovatif dalam melakukan penggalian sumber-sumber PAD dengan tetap mengedepankan prinsip tidak memberatkan masyarakat dan adanya upaya untuk menekan kebocoran.
Untuk mengurangi pemborosan anggaran, dia menyarankan, agar dilakukan identifikasi program dan kegiatan secara dini dari setiap SKPD, baik pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pelaksanaan, pengawasan dan perlunya dilakukan evaluasi.
Sehingga, terang dia, pengelolaan belanja di setiap SKPD dapat dilaksanakan secara efiktif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan dan pada gilirannya membawa dampak terhadap peningkatan pendapatan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018