Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di provinsinya tersebut secara optimal.
"Dalam rangka optimalisasi tersebut, kami mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kalsel," ujar Ketua Komisi II DPRD provinsi setempat, Suwardi Sarlan SAg di Banjarmasin, Senin.
"Alhamdulillah usul kami mendapat persetujuan dalam rapat paripurna internal DPRD Kalsel, Kamis (1/11) lalu. Tinggal persetujuan dari gubernur/eksekutif atau pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," lanjutnya.
Suwardi yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel menerangkan, sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, terutama bagi nelayan PP, lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
"Karenanya pula agar sumber daya kelautan dan perikanan tersebut tetap terjaga atau berkelanjutan, perlu payung hukum berupa peraturan daerah (Perda)," tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Sumber daya kelautan dan perikanan di Kalsel, dari 13 kabupaten/kota terdapat di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Tanah Laut (Tala), Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar, demikian Suwardi Sarlan.
Kelima kabupaten yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan cukup potensial tersebut berbatasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, serta Laut Jawa atau Laut Indonesia.
Sementara sumber daya perikanan di Kalsel, terutama perikanan darat atau air tawar banyak pula terdapat di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" yang meliputi enam kabupaten.
Banua Anam Kalsel terdiri atas Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Seperti Tapin dengan rawa Muning-nya, HSS dengan Danau Bangkau dan rawa Nagara, HST dengan Mantaas dan Sungai Buluh, serta HSU dengan Danau Panggang dan rawa monoton daerah sekitar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Dalam rangka optimalisasi tersebut, kami mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kalsel," ujar Ketua Komisi II DPRD provinsi setempat, Suwardi Sarlan SAg di Banjarmasin, Senin.
"Alhamdulillah usul kami mendapat persetujuan dalam rapat paripurna internal DPRD Kalsel, Kamis (1/11) lalu. Tinggal persetujuan dari gubernur/eksekutif atau pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," lanjutnya.
Suwardi yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel menerangkan, sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, terutama bagi nelayan PP, lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
"Karenanya pula agar sumber daya kelautan dan perikanan tersebut tetap terjaga atau berkelanjutan, perlu payung hukum berupa peraturan daerah (Perda)," tambah wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Sumber daya kelautan dan perikanan di Kalsel, dari 13 kabupaten/kota terdapat di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), Tanah Laut (Tala), Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar, demikian Suwardi Sarlan.
Kelima kabupaten yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan cukup potensial tersebut berbatasan Laut Sulawesi dan Selat Makassar, serta Laut Jawa atau Laut Indonesia.
Sementara sumber daya perikanan di Kalsel, terutama perikanan darat atau air tawar banyak pula terdapat di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" yang meliputi enam kabupaten.
Banua Anam Kalsel terdiri atas Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST), HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong.
Seperti Tapin dengan rawa Muning-nya, HSS dengan Danau Bangkau dan rawa Nagara, HST dengan Mantaas dan Sungai Buluh, serta HSU dengan Danau Panggang dan rawa monoton daerah sekitar.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018