Banjarbaru (Antaranews.Kalsel) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI memantau pengembangan Bandar Udara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan cara mengunjungi langsung kawasan pembangunan bandara udara itu.
Rombongan anggota DPR komisi V dipimpin Ketua Komisi Ibnu Munzir, Jumat mendatangi lokasi Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (PPBDJ) yang terletak di Kota Banjarbaru.
"Maksud dan tujuan kami datang melihat secara langsung kemajuan pembangunan infrastruktur dan transportasi udara di Banjarmasin, Kalsel khususnya pembangunan bandara," ujarnya.
Ia mengatakan, melalui kunjungan rombongan wakil rakyat tingkat pusat itu bisa diketahui apa saja hambatan dalam pembangunan dalam rangka pengembangan bandara terbesar di Kalsel tersebut.
Ditekankan, pihaknya berharap proses pembangunan bandara yang dilaksanakan dalam dua tahap bisa berjalan sesuai target sehingga dapat difungsikan maksimal untuk melayani masyarakat.
"Sejauh ini laporan yang diterima dari PT Angkasa Pura I ada beberapa hambatan, sedangkan kemajuan fisik melampaui target yang ditetapkan sehingga diharapkan pembangunan lancar sesuai target," ungkapnya.
Direktur Operasi PT Angkasa Pura I Wendo Asrul Rose mengatakan, progres Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sudah mencapai 18,97 persen dari target realisasi 16,67 persen.
"Realisasi progres 18,97 persen itu per tanggal 21 Oktober sehingga ada deviasi 2,29 persen dan kami optimistis pembangunan bisa selesai sesuai target yang ditetapkan pada Oktober 2019," ucapnya.
Disebutkan, Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (PPBDJ) dibagi dua paket pekerjaan, paket pertama pembangunan gedung terminal yang sudah mencapai 3,74 persen.
Kemudian, paket 2 yang meliputi bangunan penunjang dan apron (tempat parkir pesawat) yang sudah terealisasi 41,36 persen dari target 39,35 persen sehingga ada deviasi sebesar 2 persen.
"Kemajuan pembangunan tahap pertama maupun tahap kedua sudah melampaui target yang ditetapkan sehingga kami optimistis proyeknya bisa diselesaikan akhir 2019 dan beroperasi awal 2020," ujarnya.
Dikatakan, hambatan yang terjadi di lapangan adalah infrastruktur jalan akses menuju bandara sepanjang 21 kilometer yang menjadi kewenangan Pemprov Kalsel belum sepenuhnya siap dilintasi kendaraan.
"Kondisinya lebar dan pengerasan jalan masih bervariasi disamping 10 kilometer Jalan Lingkar Utara yang belum ditangani Pemprov Kalsel dari panjang ruas jalan keseluruhan yang mencapai 21 kilometer," ujarnya.
Ditambahkan, Dinas PUPR Kalsel menyampaikan kebutuhan anggaran kurang lebih Rp200 miliar untuk bisa menangani akses jalan sedangkan anggaran yang tersedia tahun 2019 hanya sebesar Rp45 miliar.
"Kami sudah bersinergi dengan Dinas PUPR Kalsel untuk mencari kekurangan dana Rp155 miliar dan sudah mengajukan permohonan ke Kementerian PUPR agar bantuan masuk dalam APBN," katanya.Yose Rizal
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Rombongan anggota DPR komisi V dipimpin Ketua Komisi Ibnu Munzir, Jumat mendatangi lokasi Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (PPBDJ) yang terletak di Kota Banjarbaru.
"Maksud dan tujuan kami datang melihat secara langsung kemajuan pembangunan infrastruktur dan transportasi udara di Banjarmasin, Kalsel khususnya pembangunan bandara," ujarnya.
Ia mengatakan, melalui kunjungan rombongan wakil rakyat tingkat pusat itu bisa diketahui apa saja hambatan dalam pembangunan dalam rangka pengembangan bandara terbesar di Kalsel tersebut.
Ditekankan, pihaknya berharap proses pembangunan bandara yang dilaksanakan dalam dua tahap bisa berjalan sesuai target sehingga dapat difungsikan maksimal untuk melayani masyarakat.
"Sejauh ini laporan yang diterima dari PT Angkasa Pura I ada beberapa hambatan, sedangkan kemajuan fisik melampaui target yang ditetapkan sehingga diharapkan pembangunan lancar sesuai target," ungkapnya.
Direktur Operasi PT Angkasa Pura I Wendo Asrul Rose mengatakan, progres Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sudah mencapai 18,97 persen dari target realisasi 16,67 persen.
"Realisasi progres 18,97 persen itu per tanggal 21 Oktober sehingga ada deviasi 2,29 persen dan kami optimistis pembangunan bisa selesai sesuai target yang ditetapkan pada Oktober 2019," ucapnya.
Disebutkan, Proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (PPBDJ) dibagi dua paket pekerjaan, paket pertama pembangunan gedung terminal yang sudah mencapai 3,74 persen.
Kemudian, paket 2 yang meliputi bangunan penunjang dan apron (tempat parkir pesawat) yang sudah terealisasi 41,36 persen dari target 39,35 persen sehingga ada deviasi sebesar 2 persen.
"Kemajuan pembangunan tahap pertama maupun tahap kedua sudah melampaui target yang ditetapkan sehingga kami optimistis proyeknya bisa diselesaikan akhir 2019 dan beroperasi awal 2020," ujarnya.
Dikatakan, hambatan yang terjadi di lapangan adalah infrastruktur jalan akses menuju bandara sepanjang 21 kilometer yang menjadi kewenangan Pemprov Kalsel belum sepenuhnya siap dilintasi kendaraan.
"Kondisinya lebar dan pengerasan jalan masih bervariasi disamping 10 kilometer Jalan Lingkar Utara yang belum ditangani Pemprov Kalsel dari panjang ruas jalan keseluruhan yang mencapai 21 kilometer," ujarnya.
Ditambahkan, Dinas PUPR Kalsel menyampaikan kebutuhan anggaran kurang lebih Rp200 miliar untuk bisa menangani akses jalan sedangkan anggaran yang tersedia tahun 2019 hanya sebesar Rp45 miliar.
"Kami sudah bersinergi dengan Dinas PUPR Kalsel untuk mencari kekurangan dana Rp155 miliar dan sudah mengajukan permohonan ke Kementerian PUPR agar bantuan masuk dalam APBN," katanya.Yose Rizal
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018