Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Banjarmasin Muhamad Hariyadi menyatakan, keberadaan Warga Negara Asing (WNA) harus dapat memberikan manfaat bagi warga lokal.
"Kita harus meningkatkan kewaspadaan dini terhadap keberadaan orang asing oleh seluruh stakeholder di masyarakat, sehingga keberadaan mereka dapat memberikan manfaat bagi penduduk sekitar," kata Hariyadi.
Dia mengatakan, Imigrasi Indonesia menerapkan kebijakan selektif (selective policy), dimana keberadaan orang asing yang diperkenankan berada di wilayah teritorial Indonesia harus berkontribusi dan memberikan manfaat bagi tujuan pembangunan nasional.
"Perihal TKA dari sudut pandang yuridiksi hukum ketenagakerjaan, dimana penggunaan TKA harus memberikan kontribusi terhadap transfer teknologi dan skill bagi pekerja lokal," tegasnya.
Mengamati maraknya pemberitaan terkait TKA ilegal maupun orang asing yang secara tidak resmi berada di wilayah Indonesia dan khususnya di Kalimantan Selatan, menurut Hariyadi, merupakan tugas bersama yang harus diupayakan oleh segenap warga Kalimantan Selatan untuk mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing.
"Sekecil apapun informasi sangat berharga sebab ini menyangkut kedaulatan negara dan wibawa bangsa yang harus ditegakan ketika berhadapan dengan orang asing yang keberadaannya tidak sesuai dengan izin keimigrasiannya," tandasnya menekankan.
Sebelumnya Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin berkesempatan memberikan pemaparan materi terkait pengawasaan keimigrasian terhadap orang asing secara spesifik terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah administrasi Kota Banjarbaru.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Banjarbaru di Aula Gedung DPRD Liang Anggang Kota Banjarbaru yang dihadiri Babinsa TNI AD, Binmas Polresta Banjarbaru, pengurus hotel atau penginapan, Lurah dan Ketua RW/RT Se-Banjarabru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Kita harus meningkatkan kewaspadaan dini terhadap keberadaan orang asing oleh seluruh stakeholder di masyarakat, sehingga keberadaan mereka dapat memberikan manfaat bagi penduduk sekitar," kata Hariyadi.
Dia mengatakan, Imigrasi Indonesia menerapkan kebijakan selektif (selective policy), dimana keberadaan orang asing yang diperkenankan berada di wilayah teritorial Indonesia harus berkontribusi dan memberikan manfaat bagi tujuan pembangunan nasional.
"Perihal TKA dari sudut pandang yuridiksi hukum ketenagakerjaan, dimana penggunaan TKA harus memberikan kontribusi terhadap transfer teknologi dan skill bagi pekerja lokal," tegasnya.
Mengamati maraknya pemberitaan terkait TKA ilegal maupun orang asing yang secara tidak resmi berada di wilayah Indonesia dan khususnya di Kalimantan Selatan, menurut Hariyadi, merupakan tugas bersama yang harus diupayakan oleh segenap warga Kalimantan Selatan untuk mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan orang asing.
"Sekecil apapun informasi sangat berharga sebab ini menyangkut kedaulatan negara dan wibawa bangsa yang harus ditegakan ketika berhadapan dengan orang asing yang keberadaannya tidak sesuai dengan izin keimigrasiannya," tandasnya menekankan.
Sebelumnya Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin berkesempatan memberikan pemaparan materi terkait pengawasaan keimigrasian terhadap orang asing secara spesifik terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) di wilayah administrasi Kota Banjarbaru.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kota Banjarbaru di Aula Gedung DPRD Liang Anggang Kota Banjarbaru yang dihadiri Babinsa TNI AD, Binmas Polresta Banjarbaru, pengurus hotel atau penginapan, Lurah dan Ketua RW/RT Se-Banjarabru.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018