Banjarmasin, (Antaranews Kalsel)-Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Kalimantan Selatan (AKLI Kalsel) Gusti Abdurahman mengatakan, kepengurusan AKLI Kalsel periode 208-2023 berupaya memperjuangan aspirasi anggotanya untuk mendapatkan pekerjaan.
"Selama ini keberadaan AKLI hanya sebatas sebagai tenaga pemasangan instalasi listrik saja, sedangkan pengadaannya sudah tidak ada lagi," ujar Ketua AKLI Kalsel Gusti Abdurrahman, di Banjarmasin, Rabu (15/8).
Menurut dia, kewenangan untuk pengadaan barang dan alat kelistrikan sudah jadi tanggungjawab PT PLN.
"Berkurangnya pekerjaan kontraktor listrik sangat berdampak pada penghasilan pengusaha tergabung dalam AKLI Kalsel dan ini menjadi perhatian organisasi," tegas anggota DPRD Kabupaten Banjar.
Untuk itu, jelas dia, melalui kepengurusan AKLI Kalsel periode 2018-2023 permasalahan tersebut akan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat AKLI untuk disampaikan ke PT PLN pusat.
"Saat ini ada 260 perusahaan tergabung di AKLI Kalsel, dalam periode lima tahun ini kesejahteraan anggota mengalami penurunan dengan tidak lagi bisa mengerjakan pengadaan,"tandasnya.
Dia berharap, kedepan kewenangan pengadaan alat dan peralatan listrik tidak lagi diambil alih PT PLN, namun dikembalikan ke kontraktor listrik.
Ditambahkan Ketua Pengusaha Jaringan Grei Maskudi, kebijakan pemerintah terhadap kontraktor listrik sangat berdampak kepada pendapatan yang semakin menurun dan dikhawatirkan kalau tidak ada perubahan kebijakan akan semakin memperparah keadaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Selama ini keberadaan AKLI hanya sebatas sebagai tenaga pemasangan instalasi listrik saja, sedangkan pengadaannya sudah tidak ada lagi," ujar Ketua AKLI Kalsel Gusti Abdurrahman, di Banjarmasin, Rabu (15/8).
Menurut dia, kewenangan untuk pengadaan barang dan alat kelistrikan sudah jadi tanggungjawab PT PLN.
"Berkurangnya pekerjaan kontraktor listrik sangat berdampak pada penghasilan pengusaha tergabung dalam AKLI Kalsel dan ini menjadi perhatian organisasi," tegas anggota DPRD Kabupaten Banjar.
Untuk itu, jelas dia, melalui kepengurusan AKLI Kalsel periode 2018-2023 permasalahan tersebut akan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat AKLI untuk disampaikan ke PT PLN pusat.
"Saat ini ada 260 perusahaan tergabung di AKLI Kalsel, dalam periode lima tahun ini kesejahteraan anggota mengalami penurunan dengan tidak lagi bisa mengerjakan pengadaan,"tandasnya.
Dia berharap, kedepan kewenangan pengadaan alat dan peralatan listrik tidak lagi diambil alih PT PLN, namun dikembalikan ke kontraktor listrik.
Ditambahkan Ketua Pengusaha Jaringan Grei Maskudi, kebijakan pemerintah terhadap kontraktor listrik sangat berdampak kepada pendapatan yang semakin menurun dan dikhawatirkan kalau tidak ada perubahan kebijakan akan semakin memperparah keadaan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018