Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Kapala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Esya Zain mengungkapkan, sebanyak 600 masyarakat lanjut usia kota setempat terdata mendapat jaminan kesejahteraan sebesar Rp2 juta pertahunnya.
"Jadi bantuan untuk masyarakat Lansia ini dicairkan empat tahap, yakni, setiap triwulan itu sebesar Rp500 ribu, dananya dari pemerintah pusat," ujarnya di Bnajarmasin, Minggu.
Menurut dia, data sebanyak 600 masyarakat Lansia mendapat jaminan kesejahteraan dari pemerintah pusat ini sudah beberapa tahun lalu, sebab datanya selalu dinamis.
"Sebab data ini setiap tahunnya dievaluasi, misalnya ada yang meninggal dunia, kemudian digantikan yang lainnya, kita pun meminta setiap RT untuk mengajukan warganya yang Lansia memang benar-benar tidak mampu," tutur Esya.
Dikatakan dia, program pemberian bantuan kesejahteraan bagi masyarakat Lansia ini masuk pula dalam progaram penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat.
Di mana, tutur dia, data jumlah kemiskinan di daerah ini yang mendapat bantuan, diantaranya mendapatkan pembagian beras sejahtera (rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lansia ini sebanyak 17 ribu lebih.
Dia menyatakan, evaluasi terhadap masyarakat mendapat bantuan ini terus dilakukan pihaknya setiap enam bulan sekali, sebab diprediksi ada sebagian masyarakat penerima mengalami peningkatan ekonomi hingga tidak wajib lagi mendapatkan program ini.
"Termasuk juga bagi Masyarakat Lansia tadi, misalnya anak-anaknya ternyata sudah mampu-mampu dalam ekonomi, tentunya tidak menjadi kewajiban pemerintah lagi menjamin kesejahteraannya, ada keluarganya yang lebih berhak untuk menanggungnya," tutur Esya.
Sebab, tutur dia, program ini terbatas, di mana ada masyarakat lainnya yang memerlukannya, sehingga harus teliti agar benar-benar tepat sasaran.
"Makanya setiap enam bulan sekali itu kita evaluasi terus datanya, ini sebagai langkah untuk program ini benar-benar bisa tepat sasaran," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Jadi bantuan untuk masyarakat Lansia ini dicairkan empat tahap, yakni, setiap triwulan itu sebesar Rp500 ribu, dananya dari pemerintah pusat," ujarnya di Bnajarmasin, Minggu.
Menurut dia, data sebanyak 600 masyarakat Lansia mendapat jaminan kesejahteraan dari pemerintah pusat ini sudah beberapa tahun lalu, sebab datanya selalu dinamis.
"Sebab data ini setiap tahunnya dievaluasi, misalnya ada yang meninggal dunia, kemudian digantikan yang lainnya, kita pun meminta setiap RT untuk mengajukan warganya yang Lansia memang benar-benar tidak mampu," tutur Esya.
Dikatakan dia, program pemberian bantuan kesejahteraan bagi masyarakat Lansia ini masuk pula dalam progaram penanganan kemiskinan yang dilakukan pemerintah pusat.
Di mana, tutur dia, data jumlah kemiskinan di daerah ini yang mendapat bantuan, diantaranya mendapatkan pembagian beras sejahtera (rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) dan lansia ini sebanyak 17 ribu lebih.
Dia menyatakan, evaluasi terhadap masyarakat mendapat bantuan ini terus dilakukan pihaknya setiap enam bulan sekali, sebab diprediksi ada sebagian masyarakat penerima mengalami peningkatan ekonomi hingga tidak wajib lagi mendapatkan program ini.
"Termasuk juga bagi Masyarakat Lansia tadi, misalnya anak-anaknya ternyata sudah mampu-mampu dalam ekonomi, tentunya tidak menjadi kewajiban pemerintah lagi menjamin kesejahteraannya, ada keluarganya yang lebih berhak untuk menanggungnya," tutur Esya.
Sebab, tutur dia, program ini terbatas, di mana ada masyarakat lainnya yang memerlukannya, sehingga harus teliti agar benar-benar tepat sasaran.
"Makanya setiap enam bulan sekali itu kita evaluasi terus datanya, ini sebagai langkah untuk program ini benar-benar bisa tepat sasaran," pungkasnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018