Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV DPRD Kalimatan Selatan (Kalsel), Yazidie Fauzi menyatakan, pihak lembaganya akan berupaya optimal untuk mencarikan solusi permasalahan pegawai tidak tetap (PTT) di provinsinya.
Ia menyatakan itu di Banjarmasin sebelum kunjungan kerja ke luar daerah, Jumat berkaitan permasalahan PTT di Kalsel seperti persoalan uang honor guru pada Sekolah Luar Biasa (SLB) C Pembina Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan turut prihatin kalau sampai uang honor guru SLB-C tersebut hanya Rp1 juta/bulan.
Sebagai salah satu upaya atau langkah mengatasi permasalahan tersebut, DPRD Kalsel akan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat.
Sebelumnya pada 2 Agustus 2018, beberapa guru honorer SLB-C Pembina Liang Anggang yang masih berstatus PTT mendatangi DPRD Kalsel yang diterima Komisi IV Bidang Kesra yang secara khusus juga membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan.
Kedatangan mereka yang berjuluk pahlawan tanpa tanda jasa itu ke "Rumah Banjar" (gedung DPRD Kalsel) untuk mengadukan nasib mereka yang terancam penurunan gaji/honor atau tidak sesuai upah minimum regional (UMR) setempat.
Sebagainana penuturan Gunawan, salah seorang guru SLB-C Pembina Liang Anggang tersebut, kemungkinan mereka akan merima uang honor per bulan hanya Rp1 juta, tidak lagi seperti biasa yakni Rp2,3 juta/ bulan.
"Padahal tugas kami cukup berat dan berisiko berhadapan dengan anak didik berkebutuhan khusus yang beragam " tuturnya didampingi rekan-rekannya sesama guru SLB-C Pembina Liang Anggang tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ia menyatakan itu di Banjarmasin sebelum kunjungan kerja ke luar daerah, Jumat berkaitan permasalahan PTT di Kalsel seperti persoalan uang honor guru pada Sekolah Luar Biasa (SLB) C Pembina Liang Anggang Kota Banjarbaru.
Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyatakan turut prihatin kalau sampai uang honor guru SLB-C tersebut hanya Rp1 juta/bulan.
Sebagai salah satu upaya atau langkah mengatasi permasalahan tersebut, DPRD Kalsel akan mengundang Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat.
Sebelumnya pada 2 Agustus 2018, beberapa guru honorer SLB-C Pembina Liang Anggang yang masih berstatus PTT mendatangi DPRD Kalsel yang diterima Komisi IV Bidang Kesra yang secara khusus juga membidangi pendidikan dan ketenagakerjaan.
Kedatangan mereka yang berjuluk pahlawan tanpa tanda jasa itu ke "Rumah Banjar" (gedung DPRD Kalsel) untuk mengadukan nasib mereka yang terancam penurunan gaji/honor atau tidak sesuai upah minimum regional (UMR) setempat.
Sebagainana penuturan Gunawan, salah seorang guru SLB-C Pembina Liang Anggang tersebut, kemungkinan mereka akan merima uang honor per bulan hanya Rp1 juta, tidak lagi seperti biasa yakni Rp2,3 juta/ bulan.
"Padahal tugas kami cukup berat dan berisiko berhadapan dengan anak didik berkebutuhan khusus yang beragam " tuturnya didampingi rekan-rekannya sesama guru SLB-C Pembina Liang Anggang tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018