Paringin, (Antaranews Kalsel) - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tekankan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar lebih kepada pembangunan ketimbang belanja aparatur, serta optimalisasi penggunaan Dana Desa.
Disampaikan Bupati Balangan, H Ansharuddin, Rabu (1/8), usai mengikuti kegiatan pertemuan dan silaturahmi para Bupati dengan Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Bogor, Selasa (31/7).
"Secara umum beliau menekankan kepada rombongan bupati, masalah penggunaan APBD jangan terlalu banyak belanja aparatur, ketimbang modal/pembangunan," jelas Anshar.
Selanjutnya kata Anshar, Presiden RI Joko Widodo juga menyinggung masalah pemanfaatan dana desa yang sudah di luncurkan Rp 187 Trilyun.
"Agar lebih banyak digunakan untuk jalan desa dan pembangunan di desa, dikerjakan dengan swakelola dan sarana diambil dari desa atau kecamatan, sehingga terjadi perputaran di desa itu pula," papar Bupati Balangan, H Ansharuddin.
Pertemuan dan silaturahmi para Bupati dengan Presiden RI, Joko Widodo sendiri, untuk membahas hal-hal terkini. Salah satu yang dibahas, yakni soal perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Disampaikan Bupati Balangan, H Ansharuddin, Rabu (1/8), usai mengikuti kegiatan pertemuan dan silaturahmi para Bupati dengan Presiden RI, Joko Widodo, di Istana Bogor, Selasa (31/7).
"Secara umum beliau menekankan kepada rombongan bupati, masalah penggunaan APBD jangan terlalu banyak belanja aparatur, ketimbang modal/pembangunan," jelas Anshar.
Selanjutnya kata Anshar, Presiden RI Joko Widodo juga menyinggung masalah pemanfaatan dana desa yang sudah di luncurkan Rp 187 Trilyun.
"Agar lebih banyak digunakan untuk jalan desa dan pembangunan di desa, dikerjakan dengan swakelola dan sarana diambil dari desa atau kecamatan, sehingga terjadi perputaran di desa itu pula," papar Bupati Balangan, H Ansharuddin.
Pertemuan dan silaturahmi para Bupati dengan Presiden RI, Joko Widodo sendiri, untuk membahas hal-hal terkini. Salah satu yang dibahas, yakni soal perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018