Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan, agar pemerintah provinsi setempat secara khusus lebih konsen menyusun program/rencana kerja yang langsung terkait dengan pertumbuhan ekonomi.
Harapan Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi SIP itu dalam tanggapan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel 2017 pada rapat paripurna DPRD setempat yang pimpin ketuanya H Burhanuddin S.Sos, MPd di Banjarmasin, Senin.
Pasalnya, lanjut Fraksi PKS dalam tanggapan yang dibacakan Ir Danu Ismadi Sadri MS itu, pertumbuhan ekonomi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota masih di bawah atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2017, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut besaran atau prosentasi mengalami peningkatan dalam tiga tahun takhir.
Walau pertumbuhan ekonomi Kalsel sejak 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan, tetapi nilainya lebih rendah dari nasional yang berada di tingkat 5,06 persen.
Sementara pertumbuhan ekonomi Kalsel dalam tiga tahun terakhir (2015 - 2017) masing-masing tercatat 3,83 persen, 4,38 persen dan 5,01 persen.
Dalam tanggapan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel 2017 itun Fraksi PKS DPRD setempat juga berharap, agar pemerintah provinsi (Pemprov)-nya menyusun program yang berkaitan langsung dengan penurunan angka inflasi.
Selain itu, menyusun program/rencana kerja pemerintah daerah yang langsung berkaitan dengan peningkatan secara akseleratif (percepatan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih.
Perkembangan IPM Kalsel dalam tiga tahun terakhir sejak 2015 hingga 2017 yaitu 68,38, serta 69,05 dan 69,65 atau berada di bawah nasional sebesar 70,81.
APBD Kalsel 2017 itu sendiri realisasi pendapatan Rp5.609.663.321.766,66 atau 93,27 persen dari yang dianggarkan, dan bila dibandingkan dengan tahun 2016
mengalami kenaikan 7,49 persen.
Kemudian belanja daerah Kalsel 2017 realisasinya Rp5.845.800.625.741,18 atau 91,63 persen, yang mengalami kenaikan 12,88 persen bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2016.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, selain wakil ketuanya H Hamsyuri SH, juga hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kesibukan lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Harapan Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi SIP itu dalam tanggapan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel 2017 pada rapat paripurna DPRD setempat yang pimpin ketuanya H Burhanuddin S.Sos, MPd di Banjarmasin, Senin.
Pasalnya, lanjut Fraksi PKS dalam tanggapan yang dibacakan Ir Danu Ismadi Sadri MS itu, pertumbuhan ekonomi Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota masih di bawah atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadal Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2017, pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut besaran atau prosentasi mengalami peningkatan dalam tiga tahun takhir.
Walau pertumbuhan ekonomi Kalsel sejak 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan, tetapi nilainya lebih rendah dari nasional yang berada di tingkat 5,06 persen.
Sementara pertumbuhan ekonomi Kalsel dalam tiga tahun terakhir (2015 - 2017) masing-masing tercatat 3,83 persen, 4,38 persen dan 5,01 persen.
Dalam tanggapan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel 2017 itun Fraksi PKS DPRD setempat juga berharap, agar pemerintah provinsi (Pemprov)-nya menyusun program yang berkaitan langsung dengan penurunan angka inflasi.
Selain itu, menyusun program/rencana kerja pemerintah daerah yang langsung berkaitan dengan peningkatan secara akseleratif (percepatan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa lebih.
Perkembangan IPM Kalsel dalam tiga tahun terakhir sejak 2015 hingga 2017 yaitu 68,38, serta 69,05 dan 69,65 atau berada di bawah nasional sebesar 70,81.
APBD Kalsel 2017 itu sendiri realisasi pendapatan Rp5.609.663.321.766,66 atau 93,27 persen dari yang dianggarkan, dan bila dibandingkan dengan tahun 2016
mengalami kenaikan 7,49 persen.
Kemudian belanja daerah Kalsel 2017 realisasinya Rp5.845.800.625.741,18 atau 91,63 persen, yang mengalami kenaikan 12,88 persen bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2016.
Dalam rapat paripurna DPRD Kalsel itu, selain wakil ketuanya H Hamsyuri SH, juga hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) setempat, Siswansyah mewakili gubernurnya H Sahbirin Noor yang berhalangan datang karena kesibukan lain.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018