Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, segera membebaskan lahan untuk pembangunan jembatan Sungai Alalak atau Kayu Tangi Ujung, yang menghubungkan trans Kalsel-Kalteng.
Tim Pembebasan Lahan Pemkot Banjarmasin A Fanani Syaifuddin di Banjarmasin, Jumat, mengungkapkan, saat ini, pihaknya tengah membuat peta bidang untuk pembebasan lahan Jembatan Kayu Tangi Ujung tersebut.
"Dalam pembuatan peta bidang ini pemerintah kota bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menentukan batas-batas luas lahan yang akan dibebaskan," ujarnya.
Baru setelah itu, kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin ini, tim penaksir harga lahan independen dari pemerintah kota akan menghitung besaran harga ganti rugi lahan tersebut.
"Setelah itu akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan, kami upayakan ini secepatnya bisa dilaksanakan," tutur Fanani.
Menurut dia, dana untuk pembebasan lahan di wilayah itu sudah dialokasikan yakni dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota.
"Pada APBD murni 2018 ini dialokasikan anggaran sekitar Rp21 miliar untuk pembebasan lahan bagi pembangunan jembatan Sungai Alalak tersebut," paparnya.
Dia optimistia pembebasan lahan akan berjalan lancar tahun ini, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni pemerintah kota akan tetap memenuhi hak pemilik lahan untuk bernigosiasi.
"Misalnya, ada sebagian pemilik lahan yang sudah setuju, segeranya kita bayarkan harga ganti ruginya atau ganti untung istilahnya saat ini," ucap Fanani.
Dia menyebutkan, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan ini akan tetap ada di APBD perubahan, sehingga persiapan pemerintah kota untuk melaksanakan pembebasan lahan ini tidak terganjal nantinya dengan ketiadaan dana.
Dikatakan dia, Pemerintah Kota Banjarmasin sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang bisa lebih dulu melaksanakan pembebasan lahan di wilayahnya untuk pembangunan jembatan di sungai Alalak ini.
"Ini motivasi kita juga untuk segeranya bisa membebaskan lahan dibagian daerah kita ini, agar segeranya juga pemerintah pusat melalui balai jalan dan jembatan membangun jembatan baru di sana yang lebih representatip sebagai jalan tras Kalimantan," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Tim Pembebasan Lahan Pemkot Banjarmasin A Fanani Syaifuddin di Banjarmasin, Jumat, mengungkapkan, saat ini, pihaknya tengah membuat peta bidang untuk pembebasan lahan Jembatan Kayu Tangi Ujung tersebut.
"Dalam pembuatan peta bidang ini pemerintah kota bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menentukan batas-batas luas lahan yang akan dibebaskan," ujarnya.
Baru setelah itu, kata Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarmasin ini, tim penaksir harga lahan independen dari pemerintah kota akan menghitung besaran harga ganti rugi lahan tersebut.
"Setelah itu akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan, kami upayakan ini secepatnya bisa dilaksanakan," tutur Fanani.
Menurut dia, dana untuk pembebasan lahan di wilayah itu sudah dialokasikan yakni dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kota.
"Pada APBD murni 2018 ini dialokasikan anggaran sekitar Rp21 miliar untuk pembebasan lahan bagi pembangunan jembatan Sungai Alalak tersebut," paparnya.
Dia optimistia pembebasan lahan akan berjalan lancar tahun ini, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni pemerintah kota akan tetap memenuhi hak pemilik lahan untuk bernigosiasi.
"Misalnya, ada sebagian pemilik lahan yang sudah setuju, segeranya kita bayarkan harga ganti ruginya atau ganti untung istilahnya saat ini," ucap Fanani.
Dia menyebutkan, alokasi anggaran untuk pembebasan lahan ini akan tetap ada di APBD perubahan, sehingga persiapan pemerintah kota untuk melaksanakan pembebasan lahan ini tidak terganjal nantinya dengan ketiadaan dana.
Dikatakan dia, Pemerintah Kota Banjarmasin sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang bisa lebih dulu melaksanakan pembebasan lahan di wilayahnya untuk pembangunan jembatan di sungai Alalak ini.
"Ini motivasi kita juga untuk segeranya bisa membebaskan lahan dibagian daerah kita ini, agar segeranya juga pemerintah pusat melalui balai jalan dan jembatan membangun jembatan baru di sana yang lebih representatip sebagai jalan tras Kalimantan," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018