Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan berpendapat, perlu kejelasan pencadangan pangan bagi provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan (Kalsel) Ir Danu Sumadi Saderi MS mengemukakan pendapat tersebut di Banjarmasin, Senin.
"Pendapat itu saran dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia ketika kami dari Pansus Raperda tersebut berkonsultasi beberapa waktu lalu," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Saran dari Kementan itu, menurut mantan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel tersebut, cukup beralasan guna mengantipasi kemungkinan terjadi masalah kekosongan ketersediaan pangan.
"Memang seperti provinsi kita tiap tahun mengalami peningkatan produksi padi dan selalu surplus (berlebih)," tutur anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Tetapi pemerintah daerah tidak bisa menahan petani untuk menjual kelebihan produksi padi mereka. Apalagi kalau harga pasaran menguntungkan petani, sehingga walau perhitungan produkasi padi Kalsel surplus bisa menjadi ketiadaan ketersediaan pangan," lanjutnya.
Untuk penyediaan cadangan pangan tersebut perlu pengaturan dan pendanaan dari pemerintah daerah sehingga tak ada kekhawatiran atas kemungkinan ketidaktersediaan pangan, karena sudah tercadangkan, demikian Danu.
Sementara berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel produksi padi provinsi tersebut tahun 2017 tercatat 2,45 juta ton atau naik enam persen bila dibandingkan dengan 2016 yang ketika itu tercatat 2,31 juta ton.
Begitu juga pada kurun waktu yang sama produksi jagung dari 198,378 ton menjadi 285,578 ton, bawang merah dari 1,160 ton menjadi 2,846 ton.
Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan tersebut merupakan inisiatif DPRD Kalsel atas usul Komisi II lembaga legislatif provinsi itu, sebagai salah satu upaya penunjang buat mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi nawacia Presiden Joko Widodo.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan (Kalsel) Ir Danu Sumadi Saderi MS mengemukakan pendapat tersebut di Banjarmasin, Senin.
"Pendapat itu saran dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia ketika kami dari Pansus Raperda tersebut berkonsultasi beberapa waktu lalu," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Saran dari Kementan itu, menurut mantan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel tersebut, cukup beralasan guna mengantipasi kemungkinan terjadi masalah kekosongan ketersediaan pangan.
"Memang seperti provinsi kita tiap tahun mengalami peningkatan produksi padi dan selalu surplus (berlebih)," tutur anggota DPRD Kalsel pengganti antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Tetapi pemerintah daerah tidak bisa menahan petani untuk menjual kelebihan produksi padi mereka. Apalagi kalau harga pasaran menguntungkan petani, sehingga walau perhitungan produkasi padi Kalsel surplus bisa menjadi ketiadaan ketersediaan pangan," lanjutnya.
Untuk penyediaan cadangan pangan tersebut perlu pengaturan dan pendanaan dari pemerintah daerah sehingga tak ada kekhawatiran atas kemungkinan ketidaktersediaan pangan, karena sudah tercadangkan, demikian Danu.
Sementara berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel produksi padi provinsi tersebut tahun 2017 tercatat 2,45 juta ton atau naik enam persen bila dibandingkan dengan 2016 yang ketika itu tercatat 2,31 juta ton.
Begitu juga pada kurun waktu yang sama produksi jagung dari 198,378 ton menjadi 285,578 ton, bawang merah dari 1,160 ton menjadi 2,846 ton.
Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan tersebut merupakan inisiatif DPRD Kalsel atas usul Komisi II lembaga legislatif provinsi itu, sebagai salah satu upaya penunjang buat mewujudkan kedaulatan pangan yang menjadi nawacia Presiden Joko Widodo.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018