Paringin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berharap dengan raihan Universal Health Coverage (UHC) Award 2018 JKN-KIS program BPJS, harus mampu diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan.
Menurut salah seorang anggota Komisi I DPRD Balangan, Fachrudin Misran, Rabu (30/5) dengan raihan UHC Award, itu jelas artinya pemegang kartu JKN-KIS sudah hampir 100%, dan tentunya pusat-pusat kesehatan masyarakat serta rumah sakit turut pula mengimbanginya dengan peningkatan kualitas serta ketersediaan dalam pelayanan.
"Kita melihat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), ketersediaan tenaga dokter masih kurang, seperti dokter bedah yang hanya ada satu orang. Kalau dokter bedah yang cuma satu orang ini berhalangan, maka tidak ada pilihan lain selain merujuk pasien ke rumah sakit lain. Ini yang harus segera diatasi," sampainya.
Bukan hanya itu lanjutnya, dokter spesialis THT pun hanya ada satu orang dengan kontrak 1 tahun, sedangkan dokter spesialis ahli kandungan sudah mencukupi dengan tiga orang dan dokter spesialis penyakit dalam juga tiga orang," paparnya.
selain itu pada beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), masih ada yang hanya memiliki dokter umum satu orang, dan tidak ada dokter gigi.
"Kami berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, memrogramkan dan mengupayakan pengadaan dokter-dokter yang masih kurang, guna mendukung pelayanan yang maksimal," imbaunya.
Hal ini tambahnya, tentu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa, ketika sakit bukan berarti harus ke rumah sakit, dan ketika pasien Puskesmas di rujuk ke Rumah Sakit, tidak perlu lagi untuk rujukan lanjutan ke rumah sakit lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Menurut salah seorang anggota Komisi I DPRD Balangan, Fachrudin Misran, Rabu (30/5) dengan raihan UHC Award, itu jelas artinya pemegang kartu JKN-KIS sudah hampir 100%, dan tentunya pusat-pusat kesehatan masyarakat serta rumah sakit turut pula mengimbanginya dengan peningkatan kualitas serta ketersediaan dalam pelayanan.
"Kita melihat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), ketersediaan tenaga dokter masih kurang, seperti dokter bedah yang hanya ada satu orang. Kalau dokter bedah yang cuma satu orang ini berhalangan, maka tidak ada pilihan lain selain merujuk pasien ke rumah sakit lain. Ini yang harus segera diatasi," sampainya.
Bukan hanya itu lanjutnya, dokter spesialis THT pun hanya ada satu orang dengan kontrak 1 tahun, sedangkan dokter spesialis ahli kandungan sudah mencukupi dengan tiga orang dan dokter spesialis penyakit dalam juga tiga orang," paparnya.
selain itu pada beberapa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), masih ada yang hanya memiliki dokter umum satu orang, dan tidak ada dokter gigi.
"Kami berharap agar pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan, memrogramkan dan mengupayakan pengadaan dokter-dokter yang masih kurang, guna mendukung pelayanan yang maksimal," imbaunya.
Hal ini tambahnya, tentu untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa, ketika sakit bukan berarti harus ke rumah sakit, dan ketika pasien Puskesmas di rujuk ke Rumah Sakit, tidak perlu lagi untuk rujukan lanjutan ke rumah sakit lain.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018