Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj Alfisah mengatakan, respon positif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terhadap tindaklanjut pembangunan Jembatan Pulaulaut, akan disikapi dengan menggelar ekspose melalui Dirjen.
"Alhamdulillah, respon positif atas kedatangan kami ke Bappenas dan Kementerian PUPR yang diterima langsung oleh Menteri (Mochamad Basoeki Hadimoeljono), dan beliau berjanji segera menggelar ekspose terkait masalah ini," kata Alfisah, Rabu.
Dikatakannya, usaha maksimal dilakukan legislatif Kotabaru dalam meyakinkan kepada pemerintah pusat terhadap kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut, yang sudah dua tahun terakhir terhenti pembangunannya.
Apalagi, lanjut dia, begitu mengetahui bahwa Jembatan Pulau Laut ternyata tidak masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) oleh kementerian karena belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keselamatan Jembatan Panjang (KJP).
Alfisah menuturkan, atas dasar kuatnya desakan masyarakat yang menginginkan terwujudnya Jembatan Pulau Laut, hingga memaksa dirinya berusaha maksimal dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Kali ini kami (unsur pimpinan DPRD Kotabaru) bersama Wakil Bupati, unsur pimpinan DPRD Kalsel dan anggota DPR-RI asal Kalsel bersama-sama melakukan kunjungan kerja ke Bappenas dan Kementerian PUPR," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut diantaranya mengkonfirmasi tidak dimasukkannya pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru dalam PSN yang pendanananya dari APBN, padahal pembangunan fisik sudah dilaksanakan oleh daerah.
Menurut politikus Partai Nasdem ini, dari penjelasan KJP memang belum pernah menerima dokumen atau dilibatkannya rencana pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu dari Provinsi Kalsel.
Namun lanjutnya, yang terpenting sekarang bukan siapa yang salah sehingga miskoordinasi ini terjadi, tetapi yang jauh lebih urgen dan mendesak bagaimana agar Jembatan Pulau Laut yang sudah lama dimpikan masyarakat Kotabaru itu berlanjut dan segera terwujud.
"Dari penjelasan Bappenas, Jembatan Pulau Laut memang masih termasuk dalam RPJMN hingga 2019, bersamaan itu, PUPR juga siap mendukung agar mega proyek tersebut dilanjutkan meski harus membuat pola atau opsi baru dalam pembiayaannya," jelas Alfisah.
Sebelumnya, kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru sangat menyayangkan kemungkinan batalnya pembangunan jembatan Pulau Laut karena belum disetujuinya pemerintah pusat sehingga tidak dimasukkan dalam anggaran APBN.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah usai melakukan kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi bersama unsur pimpinan dewan lainnya dan Wakil Bupati Kotabaru, H Burhanudin ke Komisi Keselamatan Jembatan Panjang (KJP) di Jakarta.
"Kami sangat kaget, dalam pertemuan tersebut ternyata dari keterangan Komisi Keselamatan Jembatan mengaku belum pernah mendapat surat dan dokumen lain terkait proyek pembangunan jembatan Pulau Laut," kata Alfisah heran.
Bahkan lanjut dia, mengemuka dalam forum tersebut, KJP juga mengaku belum pernah dilibatkan dalam perencanaan proyek jembatan Pulau Laut tersebut, sehingga tidak ada rekomendasi sebagai syarat atas pembangunannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk menganggarkan dalam APBN.
Dikatakan Alfisah, menindaklanjuti atas kondisi tersebut, pihaknya melakukan kordinasi dengan pemerintah provinsi melalui Dinas PU dan Balai Besar Jembatan Kalsel untuk mengklarifikasi.
Dari penjelasan pemprov, semua dokumen atas perencanaan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, semuanya lengkap dan masih tersimpan.
Termasuk kesepakatan sharing pendanaan dalam pembangunannya yang melibatkan Pemkab Kotabaru, Pemkab Tanah Bumbu, Pemprov Kalsel dan Pemerintah Pusat.
"Oleh karenanya, kami (pemerintah daerah Kotabaru) bersama pemprov akan berkoordinasi dengan pusat dengan menyampaikan surat dan dokumen dimaksud, tergetnya agar pusat segera menyetujui dan menganggarkan melalui APBN," jelasnya.
Dituturkan Alfisah, meski sebenarnya ini ranahnya provinsi, namun Kotabaru (legislatif dan eksekutif) tetap akan aktif dan berusaha semaksimal mungkin mengupayakan kelanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut yang sudah lama diharapkan realisasinya oleh masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Alhamdulillah, respon positif atas kedatangan kami ke Bappenas dan Kementerian PUPR yang diterima langsung oleh Menteri (Mochamad Basoeki Hadimoeljono), dan beliau berjanji segera menggelar ekspose terkait masalah ini," kata Alfisah, Rabu.
Dikatakannya, usaha maksimal dilakukan legislatif Kotabaru dalam meyakinkan kepada pemerintah pusat terhadap kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut, yang sudah dua tahun terakhir terhenti pembangunannya.
Apalagi, lanjut dia, begitu mengetahui bahwa Jembatan Pulau Laut ternyata tidak masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) oleh kementerian karena belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keselamatan Jembatan Panjang (KJP).
Alfisah menuturkan, atas dasar kuatnya desakan masyarakat yang menginginkan terwujudnya Jembatan Pulau Laut, hingga memaksa dirinya berusaha maksimal dengan melibatkan pihak-pihak terkait untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Kali ini kami (unsur pimpinan DPRD Kotabaru) bersama Wakil Bupati, unsur pimpinan DPRD Kalsel dan anggota DPR-RI asal Kalsel bersama-sama melakukan kunjungan kerja ke Bappenas dan Kementerian PUPR," jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut diantaranya mengkonfirmasi tidak dimasukkannya pembangunan Jembatan Pulau Laut Kotabaru dalam PSN yang pendanananya dari APBN, padahal pembangunan fisik sudah dilaksanakan oleh daerah.
Menurut politikus Partai Nasdem ini, dari penjelasan KJP memang belum pernah menerima dokumen atau dilibatkannya rencana pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia itu dari Provinsi Kalsel.
Namun lanjutnya, yang terpenting sekarang bukan siapa yang salah sehingga miskoordinasi ini terjadi, tetapi yang jauh lebih urgen dan mendesak bagaimana agar Jembatan Pulau Laut yang sudah lama dimpikan masyarakat Kotabaru itu berlanjut dan segera terwujud.
"Dari penjelasan Bappenas, Jembatan Pulau Laut memang masih termasuk dalam RPJMN hingga 2019, bersamaan itu, PUPR juga siap mendukung agar mega proyek tersebut dilanjutkan meski harus membuat pola atau opsi baru dalam pembiayaannya," jelas Alfisah.
Sebelumnya, kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru sangat menyayangkan kemungkinan batalnya pembangunan jembatan Pulau Laut karena belum disetujuinya pemerintah pusat sehingga tidak dimasukkan dalam anggaran APBN.
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah usai melakukan kunjungan kerja dalam rangka rapat koordinasi bersama unsur pimpinan dewan lainnya dan Wakil Bupati Kotabaru, H Burhanudin ke Komisi Keselamatan Jembatan Panjang (KJP) di Jakarta.
"Kami sangat kaget, dalam pertemuan tersebut ternyata dari keterangan Komisi Keselamatan Jembatan mengaku belum pernah mendapat surat dan dokumen lain terkait proyek pembangunan jembatan Pulau Laut," kata Alfisah heran.
Bahkan lanjut dia, mengemuka dalam forum tersebut, KJP juga mengaku belum pernah dilibatkan dalam perencanaan proyek jembatan Pulau Laut tersebut, sehingga tidak ada rekomendasi sebagai syarat atas pembangunannya kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk menganggarkan dalam APBN.
Dikatakan Alfisah, menindaklanjuti atas kondisi tersebut, pihaknya melakukan kordinasi dengan pemerintah provinsi melalui Dinas PU dan Balai Besar Jembatan Kalsel untuk mengklarifikasi.
Dari penjelasan pemprov, semua dokumen atas perencanaan pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, semuanya lengkap dan masih tersimpan.
Termasuk kesepakatan sharing pendanaan dalam pembangunannya yang melibatkan Pemkab Kotabaru, Pemkab Tanah Bumbu, Pemprov Kalsel dan Pemerintah Pusat.
"Oleh karenanya, kami (pemerintah daerah Kotabaru) bersama pemprov akan berkoordinasi dengan pusat dengan menyampaikan surat dan dokumen dimaksud, tergetnya agar pusat segera menyetujui dan menganggarkan melalui APBN," jelasnya.
Dituturkan Alfisah, meski sebenarnya ini ranahnya provinsi, namun Kotabaru (legislatif dan eksekutif) tetap akan aktif dan berusaha semaksimal mungkin mengupayakan kelanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut yang sudah lama diharapkan realisasinya oleh masyarakat.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018