Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan akan melarang kendaraan truk trailer dan kontainer melintas di jalan raya setempat menjelang dan sesudah Lebaran 2018 demi kelancaran arus mudik dan balik.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Rusdiansyah usai memimpin rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran 2018 di Banjarmasin, Senin, mengatakan, teknis larangan tersebut akan segera dibicarakan dengan seluruh pihak terkait.
"Untuk angkutan truk trailer dan kontainer, tidak boleh melintas beberapa hari sebelum dan setelah Lebaran, kecuali truk pengangkut obat, BBM dan sembako boleh melintas," katanya.
Mengenai berapa hari truk pengangkut kontainer tersebut dilarang melintas, tambah dia, akan dipertimbangkan dan dibicarakan lebih lanjut.
Rapat koordinasi terpadu tersebut, dilaksanakan bersama kepolisian daerah setempat dan instansi teknis lainnya, yang dibuka Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Kalsel Syamsir Rahman mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang berhalangan hadir.
Menurut Rusdiansyah, rapat koordinasi ini sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan, kelancaran, keamanan, dan meningkatkan keselamatan pemudik saat Lebaran.
Selain masalah truk kontainer, tambah Rusdiansyah, yang perlu diantisipasi adalah kelangkaan solar dan premium yang terjadi saat ini.
Kelangkaan tersebut, berpotensi menyulitkan angkutan umum ketika arus mudik dan balik.
"Saya harap, persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari PT Pertamina, untuk mengamankan pasokan BBM selama Idul Fitri di wilayah Kalsel.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, tim sepakat mendirikan posko terpadu di titik-titik vital pergerakan masyarakat seperti pelabuhan, bandara, terminal, dan pusat keramaian.
Dishub Kalsel tambah dia, akan mengoptimalkan 176 pegawainya ditambah personel dinas terkait di 13 kabupaten/kota se Kalsel.
Selain itu, setiap kabupaten/kota diharapkan juga mendirikan pos pantau gabungan Polri, TNI, Dishub, PMI, dan Pramuka. Karena menurutnya, pendirian pos pantau di setiap kabupaten/kota sesuai kebutuhan dan radius daerah.
Selain itu, pihaknya pun siap melakukan "ramp check" angkutan umum dan tes urine terhadap awak bus demi menjaga keselamatan penumpang.
"Khusus Kota Banjarmasin minimal ada 5-7 posko gabungan Polri, TNI, Dishub, PMI dan Pramuka," kata dia.
Mengacu Lebaran 2017, pos pantau dan "ramp check" bisa menurunkan angka kecelakaan sampai 52 persen.
"Saat ini, yang paling mencemaskan adalah kelangkaan BBM di SPBU se-Kalsel ketika Lebaran," katanya.
Lebih lanjut dibahas pula moda transportasi udara dan laut yang sudah siap melayani pemudik nantinya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Rusdiansyah usai memimpin rapat koordinasi persiapan angkutan Lebaran 2018 di Banjarmasin, Senin, mengatakan, teknis larangan tersebut akan segera dibicarakan dengan seluruh pihak terkait.
"Untuk angkutan truk trailer dan kontainer, tidak boleh melintas beberapa hari sebelum dan setelah Lebaran, kecuali truk pengangkut obat, BBM dan sembako boleh melintas," katanya.
Mengenai berapa hari truk pengangkut kontainer tersebut dilarang melintas, tambah dia, akan dipertimbangkan dan dibicarakan lebih lanjut.
Rapat koordinasi terpadu tersebut, dilaksanakan bersama kepolisian daerah setempat dan instansi teknis lainnya, yang dibuka Asisten Administrasi dan Umum Pemprov Kalsel Syamsir Rahman mewakili Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang berhalangan hadir.
Menurut Rusdiansyah, rapat koordinasi ini sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan, kelancaran, keamanan, dan meningkatkan keselamatan pemudik saat Lebaran.
Selain masalah truk kontainer, tambah Rusdiansyah, yang perlu diantisipasi adalah kelangkaan solar dan premium yang terjadi saat ini.
Kelangkaan tersebut, berpotensi menyulitkan angkutan umum ketika arus mudik dan balik.
"Saya harap, persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari PT Pertamina, untuk mengamankan pasokan BBM selama Idul Fitri di wilayah Kalsel.
Berdasarkan hasil rapat tersebut, tim sepakat mendirikan posko terpadu di titik-titik vital pergerakan masyarakat seperti pelabuhan, bandara, terminal, dan pusat keramaian.
Dishub Kalsel tambah dia, akan mengoptimalkan 176 pegawainya ditambah personel dinas terkait di 13 kabupaten/kota se Kalsel.
Selain itu, setiap kabupaten/kota diharapkan juga mendirikan pos pantau gabungan Polri, TNI, Dishub, PMI, dan Pramuka. Karena menurutnya, pendirian pos pantau di setiap kabupaten/kota sesuai kebutuhan dan radius daerah.
Selain itu, pihaknya pun siap melakukan "ramp check" angkutan umum dan tes urine terhadap awak bus demi menjaga keselamatan penumpang.
"Khusus Kota Banjarmasin minimal ada 5-7 posko gabungan Polri, TNI, Dishub, PMI dan Pramuka," kata dia.
Mengacu Lebaran 2017, pos pantau dan "ramp check" bisa menurunkan angka kecelakaan sampai 52 persen.
"Saat ini, yang paling mencemaskan adalah kelangkaan BBM di SPBU se-Kalsel ketika Lebaran," katanya.
Lebih lanjut dibahas pula moda transportasi udara dan laut yang sudah siap melayani pemudik nantinya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018