Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, semua penduduk Kalsel masuk menjadi pertanggungan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Harapan itu dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kalsel yang membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan di provinsi tersebut dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat di Banjarmasin, Jumat.
"Kita menginginkan semua penduduk Kalsel yang kini berjumlah empat juta jiwa lebih terjamin BPJS Kesehatan," ujar Ketua Pansus II tersebut, H Haryanto SE saat memimpin rapat bersama jajaran Dinkes provinsi setempat.
Oleh sebab itu, ke depan mungkin pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel bisa mengalokasikan buat bayar iuran BPJS Kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat terutama bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
"Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kalsel, dan pada gilirannya dapat memberikan kontribusi terhadan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita," demikian Haryanto.
Menanggapi harapan wakil rakyat Kalsel tersebut, Kepala Dinkes provinsi setempat, HM Muslim menyatakan, pada prinsipnya memaklumi atau sependapat dengan harapan atau keinginan yang cukup baik itu.
"Namun semua itu tergantung kondisi keuangan daerah. Dalam hal keuangan daerah, maka Badan Aset dan Keuangan Daerah (Bakeuda) provinsi," tuturnya usai mengikuti rapat Pansus II DPRD Kalsel menjawab wartawan.
Ia mengatakan, penduduk Kalsel yang sudah masuk asuransi kesehatan (termasuk BPJS Kes) mencapai 76 persen dari jumlah empat juta jiwa lebih.
"Tetapi yang jelas, Pemprov Kalsel tetap mempertahankan jaminan kesehatan provinsi (Jamkesprov) bagi warga masyarakat yang tidak mampu," demikian Muslim.
Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan tersebut merupakan inisiatif DPRD Kalsel atas usul Komisi IV lembaga legislatif provinsi tersebut yang diketuai Yazidie Fauzy S.Kom.
