Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan berpendapat, pemerintah provinsinya perlu mengoptimalkan kembali fungsi balai benih ikan sebagai penyedia benih utama bagi masyarakat setempat.
Pendapat tersebut salah satu rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel 2017 disampaikan pada rapat paripurna istimewa DPRD provinsi itu di Banjarmasin, Kamis.
Penyediaan benih utama atau yang bermutu dan bersertifikat itu, menurut wakil rakyat provinsi tersebut, menjadi keharusan agar produktivitas usaha perikanan rakyat meningkat, baik secara kualitas (mutu) maupun kuantitas (jumlah).
Karena peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat tersebut tidak cuma sekedar untuk pemenuhan konsumsi dari daging ikan, melainkan pula bisa menjadi sumber pendapatan daerah serta petani itu sendiri.
Rekomendasi lain dari DPRD Kalsel terkait sub sektor perikanan, yaitu perlunya peningkatan pengawasan, pembinaan serta "re-stocking" pada "reservart" perairan umum.
Sebab tanpa peningkatan pengawasan, pembinaan serta re-stocking pada reservart perairan umum juga bisa mengganggu/berpengaruh terhadap produktivitas perikanan, dan dikhawatir berdampak buruk terhadap tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat.
Selain itu, bisa menurunkan produktivitas perikanan rakyat ikan air tawar, dan pada gilirannya pula menurunnya pendapatan serta kesejahteraan petani ikan.
Rekomendasi itu hasil bahasan Panitia Khusus (Pansus) II LKPj 2017 yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Asbullah AS pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tersebut yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin, dan hadir gubernur setempat H Sahbirin Noor.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pendapat tersebut salah satu rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalsel 2017 disampaikan pada rapat paripurna istimewa DPRD provinsi itu di Banjarmasin, Kamis.
Penyediaan benih utama atau yang bermutu dan bersertifikat itu, menurut wakil rakyat provinsi tersebut, menjadi keharusan agar produktivitas usaha perikanan rakyat meningkat, baik secara kualitas (mutu) maupun kuantitas (jumlah).
Karena peningkatan produktivitas usaha perikanan rakyat tersebut tidak cuma sekedar untuk pemenuhan konsumsi dari daging ikan, melainkan pula bisa menjadi sumber pendapatan daerah serta petani itu sendiri.
Rekomendasi lain dari DPRD Kalsel terkait sub sektor perikanan, yaitu perlunya peningkatan pengawasan, pembinaan serta "re-stocking" pada "reservart" perairan umum.
Sebab tanpa peningkatan pengawasan, pembinaan serta re-stocking pada reservart perairan umum juga bisa mengganggu/berpengaruh terhadap produktivitas perikanan, dan dikhawatir berdampak buruk terhadap tingkat konsumsi ikan oleh masyarakat.
Selain itu, bisa menurunkan produktivitas perikanan rakyat ikan air tawar, dan pada gilirannya pula menurunnya pendapatan serta kesejahteraan petani ikan.
Rekomendasi itu hasil bahasan Panitia Khusus (Pansus) II LKPj 2017 yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Kalsel Asbullah AS pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tersebut yang dipimpin wakil ketuanya H Muhaimin, dan hadir gubernur setempat H Sahbirin Noor.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018