Marabahan, (Antaranews Kalsel)- Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Hj Noormiliyani AS mengatakan, dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2019, pemerintah setempat tetap mengedepankan jatidiri Kabupaten Batola sebagai Kabupaten Ketahanan Pangan.
"Dalam RKPD 2019 juga berupaya bergesernya pola intensifikasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan kegiatan yang semakin ke hilir dan bertumpu dari hasil pencermatan pasar dengan mengedepankan kearifan serta inovasi berbasis teknologi," ujar Bupati Batola, di Marabahan, Rabu.
Selain itu, sebut dia, program dan kegiatan diharapkan menjadi aktivitas kolaborasi program untuk membangun sinergitas kegiatan yang dilaksanakan SKPD di tengah-tengah relatif terbatasnya anggaran.
Bahkan, jelas dia, yang lebih penting lagi program dan kegiatan disusun bermuatan perlakuan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus sebagai perwujudan bidang pembangunan lingkungan melalui peningkatan daya dukung lingkungan.
Dan tidak kalah pentingnya, ungkap dia, RKPD perhatikan pemberdayaan aparatur agar semakin peduli, profesonal, memiliki integritas tinggi, berdisiplin, berkinerja dan melayani guna mendukung kinerja pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Terpisah, Pejabat Fungsional Perencana Madya Bappeda Kalsel Wildon mengatakan, RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2019 mengacu enam prioritas daerah diantaranya, meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, terampil dan berbudi pekerti luhur melalui penerapan fungsi keluarga.
Selain itu, terang dia, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan penerapan e-governance, mengembangkan sarana prasarana strategis daerah untuk peningkatan daya tambah ekonomi melalui sektor pariwisata, industri serta pangan, perdagangan dan jasa.
Selanjutnya, meningkatkan ketahanan energi dan kelestarian lingkungan, menyiapkan run up untuk tuan rumah PON tahun 2024 serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.
Sebagai pertimbangan dan informasi, sebutnya, dalam penyusunan RKPD di daerah, perlu diperhatikan capaian beberapa indikator pembangunan sebagai dasar pijakan untuk perencanaan strategis, kebijakan, program dan kegiatan.
Pencapaian indikator makro yang perlu disinkronisasikan, terang dia, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM, indeks gini, indeks kualitas lingkungan hidup dan laju pertumbuhan penduduk.
"Sinkronisasi akan terus dilaksanakan pemprov melalui Bappeda Provinsi Kalsel. Dengan adanya sinergi antara pemprov dengan pemkab/kota diharapkan tujuan pembangunan akan lebih cepat tercapai," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Dalam RKPD 2019 juga berupaya bergesernya pola intensifikasi pemanfaatan lahan pekarangan dengan kegiatan yang semakin ke hilir dan bertumpu dari hasil pencermatan pasar dengan mengedepankan kearifan serta inovasi berbasis teknologi," ujar Bupati Batola, di Marabahan, Rabu.
Selain itu, sebut dia, program dan kegiatan diharapkan menjadi aktivitas kolaborasi program untuk membangun sinergitas kegiatan yang dilaksanakan SKPD di tengah-tengah relatif terbatasnya anggaran.
Bahkan, jelas dia, yang lebih penting lagi program dan kegiatan disusun bermuatan perlakuan pemberdayaan masyarakat dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus sebagai perwujudan bidang pembangunan lingkungan melalui peningkatan daya dukung lingkungan.
Dan tidak kalah pentingnya, ungkap dia, RKPD perhatikan pemberdayaan aparatur agar semakin peduli, profesonal, memiliki integritas tinggi, berdisiplin, berkinerja dan melayani guna mendukung kinerja pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Terpisah, Pejabat Fungsional Perencana Madya Bappeda Kalsel Wildon mengatakan, RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2019 mengacu enam prioritas daerah diantaranya, meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat, terampil dan berbudi pekerti luhur melalui penerapan fungsi keluarga.
Selain itu, terang dia, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan penerapan e-governance, mengembangkan sarana prasarana strategis daerah untuk peningkatan daya tambah ekonomi melalui sektor pariwisata, industri serta pangan, perdagangan dan jasa.
Selanjutnya, meningkatkan ketahanan energi dan kelestarian lingkungan, menyiapkan run up untuk tuan rumah PON tahun 2024 serta menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.
Sebagai pertimbangan dan informasi, sebutnya, dalam penyusunan RKPD di daerah, perlu diperhatikan capaian beberapa indikator pembangunan sebagai dasar pijakan untuk perencanaan strategis, kebijakan, program dan kegiatan.
Pencapaian indikator makro yang perlu disinkronisasikan, terang dia, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, IPM, indeks gini, indeks kualitas lingkungan hidup dan laju pertumbuhan penduduk.
"Sinkronisasi akan terus dilaksanakan pemprov melalui Bappeda Provinsi Kalsel. Dengan adanya sinergi antara pemprov dengan pemkab/kota diharapkan tujuan pembangunan akan lebih cepat tercapai," pungkasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018