Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan berhasil menghemat anggaran di 2017 sebesar Rp187.5 miliar.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai, Selasa mengatakan, pendapatan daerah di 2017 sebesar Rp1,08 triliun sedang realisasi belanja Rp1,12 triliun berhasil dilakukan efesiensi sebesar Rp187,5 miliar.
"Memang tidak semua target tercapai, sehingga kita lakukan evaluasi mendalam guna perbaikan di tahun berikutnya," ujar Wahid.
Wahid mengatakan, Pelaksanaan Urusan Disentralisasi, Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 2017 di Kab.HSU berjalan dengan cukup lancar dilihat dari realisasi program dan kegiatan yg telah ditetapkan.
Meski Hasil evaluasi pencapaian target dan realisasi program serta kegiatan pada urusan wajib dan pilihan di 2017 sebesar 85,72 persen belum mencapai target.
Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 tujuan utama yakni terwujudnya rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan bernuansa Islami.
"RPJMD ini dirasa sudah sesuai dengan kondisi Kab.HSU dalam artian Pemda HSU sudah berada pada jalur yang tepat atau on the tracks," kata Wahid.
Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPj) di Gedung DPRD, Wahid menyampaikan arah kebijakan umum pemda HSU, pengelolaan keuangan secara makro, penyelenggaraan urusan disentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Penyampaian LKPj ini, katanya sesuai ketentuan dalam Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007.
Dikatakan pula, LKPj yang bersifat laporan atas pelaksanaan tugas (Progress Report) sebagai wahana menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar efesien, efektif, produktif dan akuntabel.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai, Selasa mengatakan, pendapatan daerah di 2017 sebesar Rp1,08 triliun sedang realisasi belanja Rp1,12 triliun berhasil dilakukan efesiensi sebesar Rp187,5 miliar.
"Memang tidak semua target tercapai, sehingga kita lakukan evaluasi mendalam guna perbaikan di tahun berikutnya," ujar Wahid.
Wahid mengatakan, Pelaksanaan Urusan Disentralisasi, Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 2017 di Kab.HSU berjalan dengan cukup lancar dilihat dari realisasi program dan kegiatan yg telah ditetapkan.
Meski Hasil evaluasi pencapaian target dan realisasi program serta kegiatan pada urusan wajib dan pilihan di 2017 sebesar 85,72 persen belum mencapai target.
Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 tujuan utama yakni terwujudnya rawa makmur menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan bernuansa Islami.
"RPJMD ini dirasa sudah sesuai dengan kondisi Kab.HSU dalam artian Pemda HSU sudah berada pada jalur yang tepat atau on the tracks," kata Wahid.
Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPj) di Gedung DPRD, Wahid menyampaikan arah kebijakan umum pemda HSU, pengelolaan keuangan secara makro, penyelenggaraan urusan disentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Penyampaian LKPj ini, katanya sesuai ketentuan dalam Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007.
Dikatakan pula, LKPj yang bersifat laporan atas pelaksanaan tugas (Progress Report) sebagai wahana menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar efesien, efektif, produktif dan akuntabel.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018