Martapura, (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, melantik 60 panitia pemilihan kecamatan yang akan bertugas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan.
"Pelantikan ini menandai saudara-saudara sudah diberikan amanah menjadi penyelenggara pemilihan umum tingkat kecamatan," ujar Ketua KPU Banjar Fajeri Tamjidillah di Martapura, Sabtu.
Ia mengatakan, 60 anggota PPK itu mewakili 20 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banjar sehingga pelaksanaan pemilu baik legislatif maupun pemilihan umum presiden bisa ditangani.
Ditekankan, beban tugas anggota PKK tidak ringan dan setiap anggota dituntut menjaga integritas, netralitas, dan saling bersinergi dalam pemilu legislatif yang dijadwalkan bulan April 2019.
"Kita semua bertekad menjadikan pesta demokrasi lima tahunan pemilihan anggota legislatif berlangsung jujur, adil dan terbuka sehingga PPK harus mampu mewujudkannya," pesan dia.
Dia juga meminta, anggota PPK bisa memberikan penyuluhan baik tentang proses maupun tahapan pemilu kepada seluruh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat semakin meningkat.
"Bagaimana pun, masyarakat masih memerlukan sosialisasi terkait pemilu terutama yang tinggal di pelosok dan tugas itu ada di pundak setiap anggota PPK," ucapnya menegaskan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nasrun Syah mengatakan, anggota PKK harus mampu menjalankan tugas dan amanah yang diberikan sehingga dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
"Anggota PPK yang dilantik sudah diambil sumpah sehingga mereka harus melaksanakan dan menepati sumpah itu demi terwujudnya pesta demokrasi yang jujur dan adil," ujarnya.
Dikatakan, sumpah yang diucapkan sudah mengikat diri pribadi setiap PPK sehingga mereka dituntut melaksanakan dengan semangat integritas, moralitas, dan penuh netralitas.
"Baik buruknya pelaksanaan pemilu tergantung kepada para penyelenggara sehingga saya berharap amanah yang diberikan bisa dijalankan sebaik-baiknya diimbangi kinerja profesional," kata dia.
Ditambahkan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu termasuk lembaga yang paling maju penegakan kode etik tetapi memiliki tantangan yang cukup dihadapi besar dan rawan konflik.
"Makanya, kami ingatkan anggota PPK harus menjaga integritas, netralitas dan bekerja profesional karena masyarakat sudah makin kritis dan paham dinamika politik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
"Pelantikan ini menandai saudara-saudara sudah diberikan amanah menjadi penyelenggara pemilihan umum tingkat kecamatan," ujar Ketua KPU Banjar Fajeri Tamjidillah di Martapura, Sabtu.
Ia mengatakan, 60 anggota PPK itu mewakili 20 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banjar sehingga pelaksanaan pemilu baik legislatif maupun pemilihan umum presiden bisa ditangani.
Ditekankan, beban tugas anggota PKK tidak ringan dan setiap anggota dituntut menjaga integritas, netralitas, dan saling bersinergi dalam pemilu legislatif yang dijadwalkan bulan April 2019.
"Kita semua bertekad menjadikan pesta demokrasi lima tahunan pemilihan anggota legislatif berlangsung jujur, adil dan terbuka sehingga PPK harus mampu mewujudkannya," pesan dia.
Dia juga meminta, anggota PPK bisa memberikan penyuluhan baik tentang proses maupun tahapan pemilu kepada seluruh masyarakat sehingga partisipasi masyarakat semakin meningkat.
"Bagaimana pun, masyarakat masih memerlukan sosialisasi terkait pemilu terutama yang tinggal di pelosok dan tugas itu ada di pundak setiap anggota PPK," ucapnya menegaskan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Nasrun Syah mengatakan, anggota PKK harus mampu menjalankan tugas dan amanah yang diberikan sehingga dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
"Anggota PPK yang dilantik sudah diambil sumpah sehingga mereka harus melaksanakan dan menepati sumpah itu demi terwujudnya pesta demokrasi yang jujur dan adil," ujarnya.
Dikatakan, sumpah yang diucapkan sudah mengikat diri pribadi setiap PPK sehingga mereka dituntut melaksanakan dengan semangat integritas, moralitas, dan penuh netralitas.
"Baik buruknya pelaksanaan pemilu tergantung kepada para penyelenggara sehingga saya berharap amanah yang diberikan bisa dijalankan sebaik-baiknya diimbangi kinerja profesional," kata dia.
Ditambahkan, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu termasuk lembaga yang paling maju penegakan kode etik tetapi memiliki tantangan yang cukup dihadapi besar dan rawan konflik.
"Makanya, kami ingatkan anggota PPK harus menjaga integritas, netralitas dan bekerja profesional karena masyarakat sudah makin kritis dan paham dinamika politik," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018