Kandangan, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HSS atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD HSS.
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, HM Ideham, di Kandangan, Jumat mengatakan, jawaban disampaikan untuk tiga raperda yakni, retribusi pelayanan pada RSUD Daha Sejahtera, perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dan penyedian dana cadangan kegiatan Pilkada tahun 2023.
"Secara umum kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua fraksi untuk tiga raperda baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Daha Sejahtera, optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak, dan pencadangan dana pilkada 2023,"katanya.
Dijelaskan dia, untuk tanggapan fraksi Nasdem maka Pemkab HSS sejalan dengan harapan fraksi agar pembentukan raperda dapat berjalan lancar, dan pencadangan dana pilkada dilakukan lebih awal agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga disiapkan setiap tahun dan telah sesuai dengan aturan pengelolana keuangan dana daerah.
Pemkab juga sepakat dengan Fraksi Antaluddin, terhadap retribusi yang akan diterapkan di RSUD Daha Sejahtera, supaya tarif tidak memberatkan, kenaikan tarif diiringi pelayanan yang lebih baik, kelengkapan sarana kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan dan jumlah tenaga kesehatan.
"Untuk pajak daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak mematikan sektor usaha, diiringi dengan semangat tumbuh kembang potensi usaha masyakat yang menjadi obyek pajak,"katanya, saat menyampaikan jawaban mewakili Plt Bupati HSS, H Ardiansyah.
Menurut dia, upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah ini tidak akan menghambat investasi, begitupun untuk dana cadangan Pilkada 2023 akan digunakan seefektif dan seefesien mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk Fraksi Gerindra, pihak dia menyadari perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kepegawaian di RSUD Daha Sejahtera, dan manajemen telah berusaha untuk terus memenuhi SDM, dengan tepat dan jumlah yang standar, memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai ibadah dan profesional.
Terakhir, menjawab pandangan dari Fraksi golkar, pihak dia menerima masukan untuk membenahi fasilitas serta petugas perawat untuk membersihkan ruangan, membenahi drainese, toilet, dan pelaksanaanny nantinya disesuaikan tugas pokok fungsi (tupoksi) yang ada.
Ditambahkan dia, nantinya optimalisasi penerimaan pajak melalui pembentukan pajak pajak daerah, selain untuk merevisi aturan yang ada juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai obyek pajak agar lebih taat pajak daerah dan mengurangi kebocoran di sektor pajak.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD HSS M Kusasi dan para anggota DPRD HSS, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pejabat lainnya di lingkungan Pemkab HSS.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Sekretaris Daerah (Sekda) HSS, HM Ideham, di Kandangan, Jumat mengatakan, jawaban disampaikan untuk tiga raperda yakni, retribusi pelayanan pada RSUD Daha Sejahtera, perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang pajak daerah, dan penyedian dana cadangan kegiatan Pilkada tahun 2023.
"Secara umum kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua fraksi untuk tiga raperda baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di RSUD Daha Sejahtera, optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak, dan pencadangan dana pilkada 2023,"katanya.
Dijelaskan dia, untuk tanggapan fraksi Nasdem maka Pemkab HSS sejalan dengan harapan fraksi agar pembentukan raperda dapat berjalan lancar, dan pencadangan dana pilkada dilakukan lebih awal agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga disiapkan setiap tahun dan telah sesuai dengan aturan pengelolana keuangan dana daerah.
Pemkab juga sepakat dengan Fraksi Antaluddin, terhadap retribusi yang akan diterapkan di RSUD Daha Sejahtera, supaya tarif tidak memberatkan, kenaikan tarif diiringi pelayanan yang lebih baik, kelengkapan sarana kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan dan jumlah tenaga kesehatan.
"Untuk pajak daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak mematikan sektor usaha, diiringi dengan semangat tumbuh kembang potensi usaha masyakat yang menjadi obyek pajak,"katanya, saat menyampaikan jawaban mewakili Plt Bupati HSS, H Ardiansyah.
Menurut dia, upaya peningkatan penerimaan dari sektor pajak daerah ini tidak akan menghambat investasi, begitupun untuk dana cadangan Pilkada 2023 akan digunakan seefektif dan seefesien mungkin, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk Fraksi Gerindra, pihak dia menyadari perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang kepegawaian di RSUD Daha Sejahtera, dan manajemen telah berusaha untuk terus memenuhi SDM, dengan tepat dan jumlah yang standar, memotivasi pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik sebagai ibadah dan profesional.
Terakhir, menjawab pandangan dari Fraksi golkar, pihak dia menerima masukan untuk membenahi fasilitas serta petugas perawat untuk membersihkan ruangan, membenahi drainese, toilet, dan pelaksanaanny nantinya disesuaikan tugas pokok fungsi (tupoksi) yang ada.
Ditambahkan dia, nantinya optimalisasi penerimaan pajak melalui pembentukan pajak pajak daerah, selain untuk merevisi aturan yang ada juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai obyek pajak agar lebih taat pajak daerah dan mengurangi kebocoran di sektor pajak.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi, turut dihadiri Wakil Ketua DPRD HSS M Kusasi dan para anggota DPRD HSS, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para pejabat lainnya di lingkungan Pemkab HSS.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018