Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Iberahim Noor berpendapat, Bendungan Kinarum Kabupaten Tabalong atau wilayah paling utara provinsi itu terancam mubazir.
Pendapat wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu, di Banjarmasin, Kamis, sesudah meninjau Bendungan Kinarum tersebut, 12 - 14 Februari.
Pasalnya, tutur wakil rakyat dari Partai NasDem itu menjawab Antara Kalsel, persawahan yang akan diairi Bendungan Kinarum (sekitar 260 kilometer utara Banjarmasin) tersebut belum ada.
"Jadi kalau sawahnya belum ada dan Bendungan Kinarum tersebut selesai. Itu apa namanya, kan bisa mubazir, kecuali pemanfaatan sementara buat keperluan lain," ujarnya dengan nada kesal karena menghabiskan dana APBD Kalsel puluhan miliar rupiah.
Menurut wakil rakyat yang pernah mengecap pendidikan Akademi Administrasi Niaga (AAN) Banjarmasin itu, penyelesaian Bendungan Kinarum tersebut skala prioritas pembangunan, terkecuali persawahannya sudah siap.
Oleh sebab itu, dia menyarankan, agar pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel stop sementara mengucurkan dana untuk penyelesaian pembangunan Bendungan Kinarum.
"Bantuan Pemprov itu tetap ada, tetapi bukan untuk penyelesaian fisik bendungan, melaikan mungkin buat membangun sarana dan prasarana lain sebagai penunjang terhadap Bendungan Kinarum tersebut bila sudah fungsional," sarannya.
Oleh karena itu pula, perlu segera koordinasi antara pihak instansi terkait atau pemangku kepentingan agar keberadaan Bendungan Kinarum jangan sampai menimbulkan kesan mubazir, lanjut laki-laki asal "Bumi Ruhui Rahayu" Tapin tersebut.
"Kalau saya tidak keliru, berdasarkan perencanaan, keberadaan Bendungan Kinarum tersebut untuk mengairi persawahan di Kecamatan Harui dan Muara Uya, Kabupaten Tabalong," demikian Iberahim Noor.
Di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel terdapat irigasi pertanian skala besar, kecuali di Tapin, baru akan pembangunan Bendungan Pipitak Jaya melalui proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla.
Sementara di "Bumi Rakat Mufakat" atau "Bumi Perjuangan Antaluddin" HSS ada Bendungan Amandit, dan di "Bumi Murakat" HST ada Bendungan Batang Alai.
Kemudian di "Bumi Sanggam" Balangan ada Bendungan Pitap, di Tabalong ada Bendungan Kinarum, dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terkenal dengan Polder Alabio yang keberadaannya sejak masa Hindia Belanda.
Banua Anam Kalsel meliputi Kabupaten Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu juga merupakan sentra pertanian provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018
Pendapat wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu, di Banjarmasin, Kamis, sesudah meninjau Bendungan Kinarum tersebut, 12 - 14 Februari.
Pasalnya, tutur wakil rakyat dari Partai NasDem itu menjawab Antara Kalsel, persawahan yang akan diairi Bendungan Kinarum (sekitar 260 kilometer utara Banjarmasin) tersebut belum ada.
"Jadi kalau sawahnya belum ada dan Bendungan Kinarum tersebut selesai. Itu apa namanya, kan bisa mubazir, kecuali pemanfaatan sementara buat keperluan lain," ujarnya dengan nada kesal karena menghabiskan dana APBD Kalsel puluhan miliar rupiah.
Menurut wakil rakyat yang pernah mengecap pendidikan Akademi Administrasi Niaga (AAN) Banjarmasin itu, penyelesaian Bendungan Kinarum tersebut skala prioritas pembangunan, terkecuali persawahannya sudah siap.
Oleh sebab itu, dia menyarankan, agar pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel stop sementara mengucurkan dana untuk penyelesaian pembangunan Bendungan Kinarum.
"Bantuan Pemprov itu tetap ada, tetapi bukan untuk penyelesaian fisik bendungan, melaikan mungkin buat membangun sarana dan prasarana lain sebagai penunjang terhadap Bendungan Kinarum tersebut bila sudah fungsional," sarannya.
Oleh karena itu pula, perlu segera koordinasi antara pihak instansi terkait atau pemangku kepentingan agar keberadaan Bendungan Kinarum jangan sampai menimbulkan kesan mubazir, lanjut laki-laki asal "Bumi Ruhui Rahayu" Tapin tersebut.
"Kalau saya tidak keliru, berdasarkan perencanaan, keberadaan Bendungan Kinarum tersebut untuk mengairi persawahan di Kecamatan Harui dan Muara Uya, Kabupaten Tabalong," demikian Iberahim Noor.
Di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel terdapat irigasi pertanian skala besar, kecuali di Tapin, baru akan pembangunan Bendungan Pipitak Jaya melalui proyek strategis nasional (PSN) pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla.
Sementara di "Bumi Rakat Mufakat" atau "Bumi Perjuangan Antaluddin" HSS ada Bendungan Amandit, dan di "Bumi Murakat" HST ada Bendungan Batang Alai.
Kemudian di "Bumi Sanggam" Balangan ada Bendungan Pitap, di Tabalong ada Bendungan Kinarum, dan di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terkenal dengan Polder Alabio yang keberadaannya sejak masa Hindia Belanda.
Banua Anam Kalsel meliputi Kabupaten Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu juga merupakan sentra pertanian provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018