DPRD Ingatkan Pembebasan Lahan Jembatan Kayutangi

Sebab, kata politisi Golkar itu di gedung dewan kota, Selasa, alokasi anggaran untuk kegiatan itu yang sudah disetujui DPRD sebesar Rp20 miliar.

"Jangan sampai dana pembebasan itu menjadi tidak terpakai nantinya, karena itu sangat besar menjadi Silpa," ujarnya.

Menurutnya, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DisPUPR) kota yang mengelola anggaran pembebasan lahan itu sedianya sudah mulai melakukan persiapan terkait pembebasan tersebut.

Hingga harapan pihaknya dilegislatif, tidak ada keterlambatan yang membuat prosesnya tidak tuntas betul tahun ini.

"Karena biasanya proses pembebasan lahan ini biasanya selalu berlangsung alot, jadi kita minta pemerintah kota secepatnya melakukan proses negosiasi dengan warga pemilik lahan di sekitar jembatan itu," papar Matnor Ali.

Karena, ucap dia, penyelesaian pembebasan lahan tersebut sangat penting agar secepatnya pula pembangunan jembatan baru penghubung tras Kalimantan wilayah Banjarmasin-Barito Kuala, terwujud.

Sebab, lanjut dia, jalur lalu lintas di atas jembatan Kayutangi tersebut sudah tergolong padat, terlebih jalur tersebut karena menjadi perlintasan pula ke Provinsi Kalimantan Tengah.

"Jadi sangat diperlukan sekali, agar akses jembatan itu nyaman untuk dilalui berbagai jenis kendaraan," ungkapnya.

Di sisi lain, tegasnya, proses pengawasan dalam penggunaan anggaran tersebut akan semakin ketat dilakukan, mengingat fungsi dan tugas dari DPRD juga mengawal penggunaan atau realisasi anggaran yang digunakan.

"Tugas itu memang melekat pada kami, sebagai anggota DPRD. Terutama untuk Komisi III," ucapnya.

Diharapkan tambah Matnor Ali, berbagai perencanaan yang masuk dalam rencana kegiatan anggaran di Dinas PUPR, dapat terlaksana dengan baik. Mengingat pada tahun ini, ada banyak agenda pembangunan yang harus dilaksanakan.

"Artinya tidak cuma pembebasan, beberapa kegiatan pembangunan lain juga harus berjalan dengan baik," tandasnya.