Amuntai, (Antaranews Kalsel)-Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Abdul Wahid menuntut Satuan Kerja Perangkat Daerah menunjukan program dan kegiatan yang 'greget' yang manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

"Dalam waktu setengah bulan kedepan saya tidak ingin ada SKPD yang biasa saja tidak ada habar berita terkait program dan kegiatan yang menonjol," ujar Wahid di Amuntai belum lama ini.

Wahid ingin agar SKPD melaksanakan program yang bisa dilihat hasilnya dan dirasa manfaatnya oleh masyarakat.
Ia juga tidak mengharapkan fasilitas atau sarana yang sudah disediakan 'nganggur' tidak dimanfaatkan, padahal masih banyak yang perlu dikerjakan dengan fasilitas tersebut.

Wahid berharap program dan kegiatan yang disusun di 2018 memprioritaskan kebutuhan masyarakat, apalagi yang urgen atau mendesak.

"Kegiatan yang kurang dibutuhkan masyarakat masih bisa disesuaikan pada APBD Perubahan nanti," katanya.

Menurutnya, agar program dan kegiatan SKPD yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) benar-benar mengena dengan kebutuhan masyarakat maka pimpinan SKPD diminta terlibat langsung dalam penyusunan Renstra.

Pimpinan SKPD juga diminta melibatkan seluruh pejabat kepala bagian, bidang dan seksi dilingkup SKPD dalam penyusunan Renstra agar tersinergi dalam menyusun Renstra yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan program dan kegiatan nantinya.

"Nanti saya minta Plt.Sekda untuk menyusun jadwal Rapat Koordinasi Bupati dengan masing-masing SKPD yang turut dihadiri Plt. sekda dan staf ahli bupati," tandasnya.

Bupati menyatakan siap melayani pesan pendek (SMS) atau pesan WhatApps selama 24 jam untuk menyampaikan informasi apa pun bagi kepentingan pembangunan dan masyarakat.

"Saya terbuka terhadap saran dan kritik, bagi pejabat yang menyampaikan kritik jangan khawatir dimarahi bupati, kalau perlu sampaikan melalui SMS dengan nomor kartu yang tanpa nama sekalipun" tegasnya. 

Kepada jajaran pejabat yang berhadir dalam Coffe Morning di Mess Negara Dipa Amuntai, Wahid menghimbau peningkatan kinerja apalagi nanti akan dilakukan perjanjian kinerja dengan jajarannya.

Wahid mengingatkan agar proyeksi anggaran yang disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD tidak lantas dijadikan dasar atau landasan, melainkan untuk tela'ah.

"Bahkan terhadap proyeksi anggaran yang sudah tercantum pagu nya masih bisa disesuaikan apabila ada program dan kegiatan yang sifatnya mendesak untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Pewarta: Eddy Abdillah

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2018